DPR Akan Bentuk Tim Pengawas Vaksin Lintas Komisi

KERESAHAN masyarakat soal vaksin palsu mendorong DPR segera membentuk tim pengawas yang beranggotakan lintas fraksi dan komisi. Masalah vaksin ini disebut sudah menjadi urusan banyak instansi. Penegakan hukum pun diminta serius.

"Tim ini pengawasan khusus ini pasti akan dibuat DPR supaya koordinasi lebih bisa jalan karena menyangkut berbagai sektor. Ini sudah pada tingkat penegakan hukum juga," kata Ketua DPR Ade Komarudin, di Jakarta, Senin (18/7).

Tim ini akan dibahas dalam rapat pimpinan pengganti Bamus DPR, pekan ini. Meski begitu, ia belum menyarankan peningkatan status tim ini menjadi panitia khusus (Pansus).

"Kalau fungsi Komisi IX DPR dan Komisi terkait masih bisa berjalan kenapa tidak dilakukan itu? Tidak usah Pansus. Yang penting fungsi pengawasannya jalan. Kita akan segera koordinasi dengan Komisi IX dan Komisi III pekan ini utk itu," kata Ade.

Ade tak menyangkal bahwa keresahan masyarakat soal vaksin palsu ini sudah memicu sisi anarkistis masyarakat. Kerja nyata instansi terkait harus dilakukan untuk menenangkan warga dan hal itu bisa dimulai dengan vaksinasi ulang.

"Tidak boleh terulang lagi. Yang pasti Menkes Nila (Moeloek) harus kerja keras atasi (kondisi) darurat karena pemalsuan itu, koordinasi denga kepolisian. Keresahan itu harus dijawab segera, diminaimalisir," papar Ade. (OL-2)