Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLARISASI politik di Indonesia bukan sekedar mitos, tapi fakta dan terjadi di masyarakat. Hal itu tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat terpolarisasi menjadi dua kelompok. Kluster 1 yang propemerintah dan kluster 2 yang tidak berpihak pada pemerintah atau anti asing dan "aseng".
Survei dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) menggelar survei opini publik bertajuk "Polarisasi politik di Indonesia: Mitos atau Fakta". Pemaparan survei berlangsung di Hotel Bidakara, Minggu (19/3).
"Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat terpolarisasi menjadi 2 kelompok dengan ukuran proporsional, yakni kluster 1 sebesar 57 persen versus kluster 2 sebesar 43 persen," kata Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk lewat keterangan yang diterima, Minggu (19/3)
Secara rinci, kluster 1 merupakan kelompok proJokowi yang relatif Sekuler ke arah moderat, puas terhadap kinerja pemerintah, relatif tidak berprasangka terhadap kekuatan ekonomi asing dan "aseng".
Sementara, kluster 2 memiliki merupakan kelompok dalam ideologi politik dimensi keagamaan. Mereka meyakini pemimpin harus seiman atau seagama, kebijakan publik berlandaskan agama, hingga sanksi punitif terhadap penista agama, perda syariah mendapat endorsement yang tinggi.
"Klaster 2 ini juga lebih percaya pada teori konspiratif bahwa pemerintah adalah konspirasi dari kekuatan asing dan "aseng". Kluster ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan hasil yang dicapai pemerintah," ujar Hamdi.
Survei ini juga menemukan ada indikasi implikasi dari pengkutuban ini pada konsekuensi afeksi (perasaan). Terlihat kedua kluster ini cenderung mengembangkan emosi negatif kepada kelompok di luar kelompok yang tidak sealiran dalam konteks dukungan selama Pilpres 2019
Meski demikian, lanjut Hamdi, survei yang dilakukan ini tidak menemukan implikasi negatif dari pengkutuban ini dalam perilaku sosial yang berkekerasan, dan atau perilaku segregasi sosial yang yang lebih serius.
"Implikasi lebih kearah sentimen negatif (afeksi). Namun tentu kehati-hatian tetap diperlukan supaya implikasi tidak berkembang kearah yang lebih serius," jelasnya.
Sebagai informasi, survei opini publik Laboratorium Psikologi Politik UI soal sisa polarisasi Pilpres 2019 ini digelar pada periode 6 Februari hingga 28 Februari 2023.
Pada survei ini, teknik analisis yang digunakan seperti item-response theory (IRT), principal component (PCA), dan latent classification analysis (clustering) dengan metode mengukur Sigma Distance. Total responden sebesar 1.190 WNI berusia 17 tahun ke atas yang berasal dari 33 provinsi.
Hadir sebagai narasumber, guru besar Fakultas Psikologi Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar Abdalla, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari. (H-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
ANALIS politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Indonesia butuh polarisasi politik. Sayangnya, konotasi polarisasi kadung negatif imbas Pilpres 2014 dan 2019.
Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan.
Kelompok agamis yang moderat harus memberikan kontranarasi yang menyasar semua kalangan, khususnya para generasi muda.
WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin mengingatkan kerawanan polarisasi atau pembelahan pilihan politik yang mungkin terjadi di kampus jika lembaga pendidikan digunakan sebagai tempat kampanye.
Merespons kegiatan pelantikan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menegaskan, hanya ada satu organisasi SEMMI yang syah dan diakui.
Forum 2045, organisasi guru besar dan akademia se-Indonesia, menyelenggarakan diskusi ’Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional’.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved