Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, peluang koalisi KIB dan PDIP sangat terbuka jika PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
"Jika PDIP mengusung Ganjar, maka potensi KIB bergabung dengan PDIP sangat terbuka. Setidaknya ada tiga alasan penting. Pertama, KIB sejauh ini tidak punya stok capres internal yang elektabilitasnya tinggi dan mampu bersaing secara kompetitif dengan Ganjar, Prabowo dan Anies. KIB terancam bubar jika tetap memaksakan kader internalnya sebagai capres," jelas Yusak Jumat (17/3).
Kemudian nama Ganjar sudah sering disebut oleh parpol anggota KIB, seperti PAN dan PPP.
Baca juga: Yusril : Peta Koalisi Masih Cair Sampai PDIP Tentukan Capres
"Bahkan PPP sendiri mulai bermanuver dengan melakukan penjajakan politik dengan PDIP. PAN juga sudah berwacana memasangkan Ganjar dan Erick Thohir," sebut Yusak yang juga Dekan FISIP Universitas Dr Sutomo ini.
Kemudian alasan ketiga adalah, KIB merupakan poros politik yang mewakili karakteristik keberlanjutan dan menjadi representasi dari gen politik Presiden Jokowi.
Baca juga: Soal Kedekatan Prabowo-Ganjar, Cak Imin Sebut Koalisi Gerindra-PKB Bisa Bubar
Jika PDIP berkoalisi dengan KIB, Ganjar sebagai capres, pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menjadi cawapres. Dalam sejarah politik di Indonesia, tokoh nasionalis akan mencari tokoh religius.
"Artikulasi kepentingan politik Islam sepanjang Republik ini berdiri cenderung beragam alias tidak pernah tunggal," sebut Yusak.
Dia menambahkan, kekuatan politik Islam cenderung akan terfragmentasi menjadi beberapa kelompok di Pilpres 2024.
"Jika Anies maju, kalangan muslim perkotaan cenderung akan mendukung Anies. Sementara kalangan Islam tradisional akan mengikuti kemana dukungan politik PKB dan PPP," ungkap Yusak.
Jika PKB dan PPP mengusung capres berbeda, maka kelompok Islam tradisional berpotensi terbelah.
"Jika Cak Imin menjadi cawapresnya Prabowo, maka PKB akan melakukan mobilisasi kelompok Islam tradisional secara besar-besaran terutama pemilih Islam tradisional dari Jawa Timur dan Jawa Tengah," jelas Yusak.
Pun jika PPP mengusung Ganjar, maka suara kelompok Islam tradisional sebagian juga akan lari ke Ganjar. (RO/Z-7)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved