Buwas Harap Kewajiban LHKPN bagi Petinggi Polri Dikonkretkan

KEPALA Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso menyambut baik rencana Kepala Kepolisian RI baru Jenderal Tito Karnavian yang akan mewajibkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi perwira menengah ke atas Polri. Ia pun berharap agar ada aturan terkait hal itu sehingga tidak sekadar wacana.

"Bagus. Saya kira itu bagus, program beliau bagus," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/7).

Meski demikian, pria yang akrab disapa Buwas itu menyarankan agar kebijakan tersebut juga memuat sanksi agar berjalan efektif. Ia menilai kebijakan itu merupakan bagian dari pencegahan korupsi.

"Jangan hanya seperti wacana, yang pada akhirnya tidak bermakna apa-apa," tegasnya.

Ketika dilantik menjadi Kapolri, Tito ingin mewajibkan para perwira polisi melaporkan LHKPN. Kebijakan itu diharapkan bisa mencegah tindak pidana korupsi di kepolisian. Meski begitu, Tito ingin kebijakan ini dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan di lingkup internal kepolisian.

Saat ditanya apakah dia sudah melaporkan LHKPN secara rutin, Buwas secara diplomatis menjawab, "Iya, itu kan kewajiban."

Namun demikian, dia mengaku lupa kapan terakhir melaporkannya. Buwas sempat disorot publik lantaran tidak menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. (OL-5)