Bawaslu juga Mesti Perhatikan Menteri yang Kerap Sosialisasi Pencapresan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak perlu menyentil kegiatan sosialisasi yang dilakukan bakal calon (balon) presiden. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, masyarakat berhak mengetahui siapa saja calon pemimpin bangsa Indonesia agar tidak membeli kucing dalam karung.

"Bawaslu mestinya enggak perlu melakuakan tindakan itu (menyentil sosialisasi balon presiden)," kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (21/2).

Ia menjelaskan, setiap kegiatan yang dilakukan oleh balon presiden merupakan tindakan politik. Kagiatan tersebut, lanjutnya, tidak terjadi di ruang hampa. Hal itu termasuk kegiatan balon presiden yang masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Lili, penyelenggara pemilu perlu merevisi aturan untuk membedakan dengan jelas antara sosialisasi dan kampanye. Berdasarkan Perppu Nomor 1/2022, masa kampanye untuk Pilpres 2024 sendiri dibatasi menjadi 63 hari saja.

Dengan waktu yang singkat tersebut, Lili menyebut seharusnya balon presiden dapat memanfaatkan masa sosialisasi untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Terlebih, ada beberapa menteri aktif yang saat ini menunjukkan sinyalemen maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Jadi mestinya ketika para balon itu mau maju, silakan saja melakukan sosialisasi. Enggak usah disentil, biar publik tahu. Kan kita enggak mau memilih kucing dalam karung," tandasnya.

Baca juga: PKB Ngotot Jadikan Muhaimin Presiden, Wakilnya Bisa Prabowo Atau Anies

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyinggung soal kegiatan safari politik capres yang diusung partai saat masa sosialisasi. Hal itu disampaikannya dalam diskusi yang diselenggarakan lembaga survei KedaiKOPI bertajuk OTW 2024: Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu.

"Safari politik, misalnya ada, mohon maaf ini, keliling terus. Lama-lama, kan, ono opo ini (ada apa ini)? Capres itu doang yang keliling terus. Satu dua. Capres yang dicalonkan partai," kata Bagja, Minggu (19/2).

Bagja menyebut, sosialisasi jelang Pemilu 2024 hanya boleh dilakukan di acara internal partai politik dan tidak perlu melibatkan masyarakat. Kendati demikian, pihaknya menyilakan pemasangan baliho untuk menghilangkan asumsi di masyarakat terkait isu penundaan pemilu.

Meski tidak menyebut nama dan partai politik tertentu, NasDem yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai capres angkat suara soal pernyataan Bagja. Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie alias Gus Choi menyebut, partai politik memiliki fungsi pendidikan politik.

Gus Choi menegaskan, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat hasil rekrutmen capres yang telah dilakukan. Dalam hal ini, sosialisasi Anies bertujuan untuk mendekatkan figur mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke masyarakat.

"Menyampaikan ke rakyat apa pikiriannya, apa sikap perilaku, supaya lebih dekat. Supaya rakyat lebih paham, maka Anies kita bikinkan forum-forum di daerah. Nah, lalu di mana ini yang salah?" pungkas Gus Choi. (OL-4)