Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meminta masyarakat untuk tidak terbawa perasaan atau baper dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang. Sebab, konfigurasi kawan dan lawan partai politik atau parpol dapat berubah usai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024.
"Kami berharap pemilih nanti di mana pun berada tidak perlu baperan, sentimen berlama-lama," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/2).
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 bertajuk Setahun Menuju Hari Pemungutan Suara. Diketahui, gelaran pilpres dan pileg akan berlangsung di hari yang sama, yakni Rabu, 14 Februari 2024.
Menurut Hasyim, pemilu merupakan arena konflik yang sah dan legal untuk meraih maupun mempertahankan kekuasaan. Konfigurasi koalisi parpol, lanjutnya, dapat berubah setelah Pilpres dan Pileg 2024 berlangsung dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024.
"Yang semula bekompetisi meraih suara, dalam pilkada mencari kawan. Bisa jadi koalisinya sama atau berbeda dalam pencalonan presiden," terang Hasyim.
Baca juga: Setahun Jelang Pemilu, Politisasi SARA Harus Dihentikan
Ia menegaskan, berkawan dan berlawan dalam politik dapat terjadi silih berganti. Menjelang Pilkada 2024, masing-masing parpol akan mencari kawan koalisi. Di samping itu, Hasyim juga menekankan bahwa kompetisi politik berakhir setelah pemerintahan di pusat dan daerah terbentuk.
Kepala Biro Partisipasi dan Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU Cahyo Ariawan yang mengikuti jalannya acara dari Pontianak, Kalimantan Barat, secara virtual mengatakan kegiatan peluncuran kirab bertujuan untuk menyosialisasikan dan mengenalkan parpol peserta pemilu seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Memberikan pengetahuan proses dan tata cara teknis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas dan kualitas," ujarnya.
Acara pelepasan kirab pengawalan bendera parpol peserta pemilu dimulai tepat satu tahun sebelum Pemilu serentak 2024 dari tujuh lokasi, yakni KPU Kalimantan Barat, KPU Nusa Tenggara Timur, KPU Papua, KPU Kepulauan Riau, KPU Kalimantan Utara, KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. (OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
ANALIS politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Indonesia butuh polarisasi politik. Sayangnya, konotasi polarisasi kadung negatif imbas Pilpres 2014 dan 2019.
Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan.
Kelompok agamis yang moderat harus memberikan kontranarasi yang menyasar semua kalangan, khususnya para generasi muda.
WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin mengingatkan kerawanan polarisasi atau pembelahan pilihan politik yang mungkin terjadi di kampus jika lembaga pendidikan digunakan sebagai tempat kampanye.
Merespons kegiatan pelantikan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menegaskan, hanya ada satu organisasi SEMMI yang syah dan diakui.
Forum 2045, organisasi guru besar dan akademia se-Indonesia, menyelenggarakan diskusi ’Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional’.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved