Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan seminar bertajuk, “Mewujudkan Desa Cerdas Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Seminar dibuka oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono yang menekankan pentingnya menggunakan teknologi digital untuk memajukan demokrasi di Indonesia, Kamis (9/2)
Menurut Sugeng, program desa cerdas yang memanfaatkan teknologi digital dapat mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan memiliki akses informasi yang akurat dan up-to-date, warga desa dapat menjadi warga negara yang informatif dan membuat keputusan yang informatif pada pemilu mendatang.
Di sisi lain, dia menambahkan, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi juga dapat memeducasi warga desa tentang peraturan pemilu, proses pemilu, praktik pemilu yang dilarang, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran pemilu.
Baca juga : KPU : Kami Butuh Kepastian Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup
Ditambahkannya, kinerja pemerintah sangat penting untuk membangun sinergi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan semua tingkat, dan perlu memastikan persiapan yang terperinci untuk persiapan Pemilu Tahun 2024. Termasuk mempersiapkan sisi keamanan, dukungan kesehatan, mitigasi bencana, dan pencegahan segala ancaman dan aspek lainnya.
Akhir seminar diperoleh beberapa poin penting antara lain, desa cerdasr perlu berfungsi sebagai agen dalam menciptakan data yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengalirkan aspirasi. Hal lainnya adalah perlu mempergunakan komunikasi publik pemeirntah untuk meningkatkan partisipasi publik sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik terhadap Pilkada 2024.
Diharapkan seluruh partisipasi peserta dapat memberiakan umpan balik untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi publik dalam menyongsong Pilkada 2024 dan memberikan pencerahan bagi publik untuk menjadi pemilih yang informatif. (RO/OL-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved