Yasonna Minta Jajarannya Pertanggungjawabkan Penambahan Dana Rp2 Triliun

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly minta seluruh jajarannya mempertanggungjawabkan penambahan anggaran Rp2 triliun dari APBN-P 2016. Anggaran itu diminta untuk digunakan segera menekan kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) serta mengoptimalkan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kita pada semester kedua tahun ini harus banyak yang diperbaiki dalam segala hal, itu ditambah dengan menindaklanjuti anggaran dan penambahannya yang baru diketok DPR," tegasnya dihadapan seluruh jajarannya dan 29 Kantor Wilayah Imigrasi di seluruh Indonesia melalui teleconference di kantor Imigrasi lantai 19, komplek Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (12/7).

Menurut Yasonna, penambahan Rp2 triliun yang diberikan negara harus bisa menekan dan jalan keluar berbagai permasalahan yang ada di lingkungan kementeriannya. Hal itu seperti masalah akut kelebihan huni narapidana dan tahanan, pengawasannya serta masalah peredaran narkoba di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain itu ia menyoroti anggaran itu bisa menekan permasalahan kekurangan fasilitas dan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kita sudah bentuk tim khusus agar daerah yang menerima penambahan anggaran itu bisa bekerja secara baik dan benar serta mencegah pelaksanaan yang gak bener. Kita koordinasi soal ini dengan BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham secara berkala," tuturnya.

Pada kesempatan sama saat lakukan komunikasi jarak jauh atau teleconference, Yasonna menekankan hal itu kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham. Itu seperti saat berkomunikasi dengan Kepala Kantor Wilayah Riau, Ferdinand Siagian yang menyatakan pada APBN-P 2016 mendapat anggaran pembangunan 46 Unit Pelayanan Terpadu. Yasonna mengatakan untuk melaksanakan perencanaan atas alokasi tambahan anggaran itu dengan baik. ''Cari orang yang benar, pokoknya Desember (2016) harus selesai dengan baik dan benar, jangan sampai carry over," tegasnya.

Yasonna juga mengutarakan hal sama kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Susy Susilawati, yang menyatakan pihaknya mendapatkan anggaran Rp178 miliar yang sebagiannya diperuntukan membangun 7 UPT.

Pada kesempatan sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan kementeriannya mendapatkan suntikan Rp2 triliun sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 hal perubahan alokasi belanja kementerian atau lembaga tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak sejumlah Rp1.3 triliun.

Itu ditambah dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-522/MK.02/2016 tertanggal 23 Juni 2016 hal perubahan pagu Anggaran APBN-P 2016, Kemenkumham juga mendapatkan tambahan yang digunakan untuk belanja prioritas sejumlah Rp700 miliar, sehingga total tambahan anggaran kemenkumham menjadi Rp2 triliun.

"Penambahan anggaran itu harus dan memerlukan strategi penyerapan anggaran dan realisasi anggaran yang baik. Sehingga kita menekankan kepada seluruh jajaran untuk bisa menjalankan segera, itu secara akuntabel dan transparan tanpa upaya-upaya yang tak diharapkan," tukasnya. (X-11)