Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEPUTI III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edi Priyono menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja masih dibutuhkan dalam mengantisipasi ketidakpastian situasi ekonomi global. Meskipun pandemi Covid-19 telah mereda, Edi menjelaskan masih ada konflik antara Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini masih berlangsung.
“Ancaman dampak krisis global tetap perlu diantisipasi karena ketidakpastian masih cukup tinggi. Konflik Rusia-Ukraina belum ada yang tahu kapan mereda,” terang Edi ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/2).
Kehadiran Perppu Cipta Kerja menurutnya merupakan langkah pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena pembuatannya dianggap cacat formil, tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila pembuat undang-undang tidak memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun setelah putusan MK dibacakan, UU No.11./2020 itu secara otomatis batal demi hukum atau tidak berlaku.
“Selain untuk antisipasi dampak situasi global, Perppu juga merupakan langkah nyata pemerintah melaksanakan putusan MK,” tutur Edi.
Baca juga: Menjaga Asa di Tahun Politik
UU No.11/2020 dibuat menggunakan metode Omnibus Law yang menurutnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memutuskan merevisi UU No.12/2011 menjadi Undang-Undang No.13/2022.
“Antara lain ada ketentuan tentang Omnibus Law di situ. Setelah adanya UU tersebut, omnibus law punya landasan hukum yang kuat,” ucapnya. Dalam putusannya mengenai uji formil UU Cipta Kerja, Edi menjelaskan Mahkamah juga menyoroti partisipasi publik yang dianggap kurang dalam penyusunan UU tersebut. Kemudian, MK mengamanatkan agar penyusun UUCK melakukan perbaikan proses formil, sekaligus melakukan perbaikan substansi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
“Itu yang kemudian bermuara pada keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja,” tukasnya.
Pada beberapa kesempatan Presiden Jokowi bahwa tekanan ekonomi global agak mereda. Presiden juga mengajak bangsa Indonesia optimis dengan turut memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 5,3% dan inflasi masih terkendali pada angka 5,5% serta purchahing manager’s index (PMI) pada angka ekspansif 50,9. Hal itu diutarakan presiden di acara Mandiri Investment 2023, beberapa waktu lalu. (OL-4)
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved