Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada di skor 34. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan. Penurunan IPK Indonesia pada tahun ini dinilai sebagai yang terburuk sepanjang reformasi.
Hal itu diungkapkan Transparency International Indonesia (TII) yang mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 turun empat poin dari tahun sebelumnya.
Tanpa tedeng aling-aling, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara. Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menyebut organisasi internasional tersebut bertujuan memerangi korupsi politik.
Sehingga secara rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 atau sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih.
Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, dan Thailand 36.
"Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012," ungkap Wawan dalam konferensi pers di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).
Wawan mengemukakan respons terhadap praktik korupsi masih berjalan lambat bahkan terus memburuk. Hal itu akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.
Baca juga: Mantan Ketum PBNU SAS Disebut Terima Uang Suap Unila, KPK akan Konfirmasi Saksi lain
"Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," ujar Wawan.
Wawan menjelaskan ada delapan indikator penyusunan IPK.
Dari delapan indikator, terdapat tiga indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, yakni PRS International Country Risk Guide (dari 48 menjadi 35) IMD World Competitiveness Yearbook (dari 44 menjadi 39) dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 menjadi 29).
Kemudian, indeks yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project - Rule of Law Index (dari 23 menjadi 24) dan Varieties of Democracy Project (dari 22 menjadi 24).
Sementara tiga yang stagnan, yakni Global Insight Country Risk Ratings (47); Bertelsmann Foundation Transform Index (33); dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).
Denmark menjadi negara yang secara global menempati posisi pertama dengan IPK 90. Kemudian, Finlandia dan Selandia Baru di posisi kedua dengan skor IPK 87.
Wawan menilai penghormatan besar terhadap hak asasi manusia membuat negara-negara tersebut menjadi negara paling damai dan antikorupsi.
"Institusi demokrasi mereka jugag kuat," paparnya. (OL-4)
Ia menilai hakim melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara tersebut.
Menurut Yudi, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK selama ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan.
Asep menjelaskan, Gatut menitipkan vendor rekanan untuk dijadikan pemenang proyek. Setidaknya, permainan proyek ini bukan cuma terendus satu kali.
Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penyidik sudah melakukan penahanan kepada Samin Tan selama 20 hari pertama.
Penggeledahan ini dilakukan untuk kebutuhan pencarian barang bukti. Sejumlah barang disita penyidik.
Perkara ini sebelumnya telah menjerat konglomerat asal Kalteng, Samin Tan, sebagai tersangka.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved