Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menduga pihak yang terlibat bukan hanya pegawai sekretariat jenderal DPR. Pasalnya, dugaan nilai proyek tersebut sangat fantastis yakni mencapau Rp 121 miliar.
"KPK juga harus membidik, mengembangkan penyidikan pada anggota DPR di parlemen," ujar Jajang di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga : Kasus Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan, KPK Buka Peluang Panggil BURT DPR
Ia melihat saat ini KPK dihadapkan pada tantangan besar terkait integritas dan netralitas dalam menangani dugaan kasus korupsi tersebut.
"Penanganan kasus korupsi alat kelengkapan RJA DPR RI tidak boleh berlarut-larut demi integritas KPK. Jangan sampai publik menilai langkah KPK dalam mengungkap skandal korupsi di DPR RI hanya gertak sambal atau bahkan demi kepentingan politik," tegasnya.
Menurutnya, lembaga antirasuah semestinya sudah mengetahui siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab, mengingat kasus itu terkait pengadaan pada 2020.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Menurut keterangan Juru Bicara KPK Ali Fikri, sudah ada tersangka dalam perkara tersebut, namun KPK belum mengumumkan. KPK juga telah mencegah tujuh orang pergi ke luar negeri agar dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemeriksaan oleh tim penyidik. (Z-11)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved