Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MELANSIR Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), junta militer merupakan sebuah dewan pemerintahan yang didirikan dan dikuasai oleh militer. Sementara kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.
Istilah junta berasal dari bahasa Spanyol yang berarti "pertemuan" atau "komite." Biasanya junta militer dipimpin oleh seorang perwira militer berpangkat tinggi. Bentuk pemerintahan yang menganut junta militer tidak dianggap memiliki legitimasi hukum, juga tidak demokratis.
Pada umumnya, jika sebuah negara sudah mengalami kudeta, maka junta militer akan berkuasa pada pemerintahannya.
Sementara kudeta terdiri dari tiga jenis, breakthrough coup d'etat, guardian coup d'etat, veto coup d'etat. Breakthrough coup d'etat terjadi saat militer melancarkan sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintahan tradisional.
Guardian coup d'etat adalah kudeta yang dilakukan dengan dalih untuk menegakkan tatanan publik dan alasan yang lain, yang melekat pada alam pikir militer. Kemudian, veto coup d'etat terjadi apabila militer memveto atau menolak eksistensi kelompok-kelompok tertentu dalam lingkup politik.
Negara-negara yang Pernah Melalui Kudeta:
1. Oman
2. Guinea Khatulistiwa
3. Uganda
4. Burkina Faso
5. Sudan
6. Chad
7. Gambia
8. Qatar
9. Republik Kongo
10. Fiji
11. Mauritania
12. Madagaskar
13. Mali
14. Guinea-Bissau
15. Republik Afrika Tengah
16. Mesir
(OL-5)
Pada hari kedua mogok umum di Guinea, junta militer mengumumkan penunjukan perdana menteri baru sebagai respons terhadap tuntutan para demonstran.
ASEAN kembali melanjutkan pengucilan junta Myanmar di forum resmi.
SERANGAN udara oleh militer Myanmar ke kamp pengungsian di Negara Bagian Kachin paling utara pada Senin (9/10) malam, menewaskan 29 orang dan melukai lebih dari 50 orang.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, diduga menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.
PEMIMPIN Partai Move Forward (MFP), Pita Limjaroenrat menyatakan mengundurkan diri sebagai pemimpin partai tersebut pada Jumat (15/9).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved