Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYELENGGARAAN pemilu 2024 jangan menggunakan narasi perpecahan dan memecah belah bangsa. Seluruh elite politik dan masyarakat harus bersama-sama menjaga persatuan bangsa pada pemilu mendatang.
Hal itu diungkapkan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia menilai Deklarasi Damai Umat Beragama yang digaungkan oleh berbagai tokoh agama di Indonesia, menjadi langkah positif untuk merajut kembali persatuan bangsa yang dulu sempat terkoyak akibat polarisasi pada pemilu 2019.
"Kita berkaca pada pengalaman 2019 di mana masyarakat terpolarisasi dan terpecah hingga saat ini. Luka (polarisasi) ini belum kering, jangan sampai luka yang belum kering di masyarakat kita, lalu ditambah lagi 2024 diisi oleh narasi perpecahan. Ini tidak boleh," ujar Ujang, Sabtu (14/1).
"Jadi sudah semestinya dan seharusnya tokoh agama menjaga kondusivitas, melakukan tugasnya untuk mengajak umat taat pada aturan undang-undang. Sekaligus juga taat pada aturan agama. Kan aturan agama juga melarang untuk memecah belah bangsa. Bahkan agama menganjurkan untuk menjaga negara ini, bangsa ini agar aman, damai tenteram, agar semua sejahtera," tambahnya.
Dosen Universitas Al-Azhar itu juga menyampaikan Deklarasi Damai Umat Beragama menjadi momentum untuk menggandeng semua pihak. Bukan hanya tokoh agama untuk terus menjaga kerukunan di tengah perbedaan, termasuk perbedaan pandangan politik.
"Jadi ke depan sebagai anak bangsa harus solid dalam konteks menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga, bukan hanya tugas tokoh agama, tapi kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga bangsa ini agar bisa bersatu, tetap kokoh dan menjadi negara yang solid, tidak terpecah," pungkas dia. (OL-15)
ANALIS politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Indonesia butuh polarisasi politik. Sayangnya, konotasi polarisasi kadung negatif imbas Pilpres 2014 dan 2019.
Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan.
Kelompok agamis yang moderat harus memberikan kontranarasi yang menyasar semua kalangan, khususnya para generasi muda.
WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin mengingatkan kerawanan polarisasi atau pembelahan pilihan politik yang mungkin terjadi di kampus jika lembaga pendidikan digunakan sebagai tempat kampanye.
Merespons kegiatan pelantikan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menegaskan, hanya ada satu organisasi SEMMI yang syah dan diakui.
Forum 2045, organisasi guru besar dan akademia se-Indonesia, menyelenggarakan diskusi ’Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional’.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved