Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut ada kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan pada Januari ini.
"Mungkin Januari ini. Kita tunggu bareng-bareng, ya," ujar Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1), melalui aplikasi perpesanan.
Ngabalin meminta siapa pun yang nanti dicopot dari jabatan menteri, mereka harus tetap semangat dan tidak boleh ada perasaan sakit hati.
"Jangan marah, jangan dongkol karena memang waktunya sudah sampai di sini saja. Tetap harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan," tuturnya.
Sebelumnya, saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1) lalu, Presiden Joko Widodo kembali menyiratkan rencana perombakan kabinet. Itu terlihat dari jawaban saat sesi konferensi pers. "Ditunggu saja," ucap Jokowi menanggapi pertanyaan tentang reshuffle. (P-2)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved