Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) patut segera mengumumkan calon presiden (capres) yang bakal didukung pada Pilpres 2024. Hal itu mempertimbangkan waktu untuk yang tersedia bagi sosialisasi dan kampanye calon.
"2023 adalah waktu yang cukup tepat untuk mengumumkan calon atau kandidat yang akan diusung karena bertepatan dengan waktu pengusungan dan juga waktu untuk kampanye," terangnya di Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan bertemu bulan ini untuk membahas calon presiden (capres) yang akan diusung. Nantinya, kata dia, akan ada partai baru yang ikut bergabung dengan KIB yang saat ini masih dihuni tiga partai yakni Golkar, PAN dan PPP.
Herry juga menilai akan ada konsekuensi jika KIB lambat dalam penentuan capres. KIB akan menelan kerugian jika tidak segera bergerak maju dan memanfaatkan waktu.
"Kalau sudah mepet, itu tentu juga akan merugikan KIB. Sehingga dibutuhkanlah waktu yang tepat untuk menentukan siapa calonnya," lanjutnya.
Baca juga: Anies Singgung Pelemahan Demokrasi, NasDem Anggap itu Peringatan
KIB bisa memaksimalkan efek ekor jas (coattail effect) dengan segera mengumumkan calon. "Karena ini juga akan menentukan bagaimana ke depan, calon tersebut akan memberikan coattail effect terhadap parpol yang ada di KIB," pungkasnya.
Bongkar pasang
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melakukan pertemuan pada bulan ini. Disebutkan, akan ada partai baru yang bergabung dan KIB dan mereka akan membahas Calon Presiden KIB.
"(KIB) rencana ada pertemuan di bulan Januari, kita akan membahas capres. Dan nanti ada partai baru yang akan bergabung dengan KIB," kata Plt Ketum PPP, Mardiono. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, partai yang akan bergabung, warnanya ada di bola resmi Piala Dunia Qatar 2022.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mengatakan, KIB masih akan terus melakukan ‘bongkar pasang’ sampai dengan awal pendaftaran Capres Cawapres.
“Masih bongkar pasang skenario krn tentu melihat siapa yg akan diusung oleh partai lain. Kunci nya nanti mendekati waktu pendaftaran baru mulai mengerucut,” ungkap Teguh ketika berbincang hari ini.
KIB yang digawangi oleh Partai Golkar, PPP dan PAN, meski suaranya mencukupi presidential threshold, namun belum memiliki sosok internal yang kuat.
“Belum ada tokoh Golkar yang mendapat dukungan lintas partai sebagaimana Prabowo dan Ganjar. Jadi sulit mendominasi wacana politik saat ini,” ujar Teguh. (OL-4)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved