Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD membeberkan alasan mengapa pemerintah selama ini kesulitan mengungkap kasus kejahatan HAM berat masa lalu.
Pertama, tidak adanya ketersediaan data yang komprehensif terkait para korban. "Selama ini, Komnas HAM sudah memberikan data, tetapi tampaknya itu kurang lengkap," jelasnya, Kamis (29/12).
"Menurut Komnas HAM korbannya cuma sekian. Padahal, ada yang bilang masih banyak," imbuh Mahfud.
Baca juga: Peristiwa HAM Berat Paniai tak Diselesaikan Tim PPHAM
Kedua, lanjut dia, data yang dikumpulkan kerap terdistorsi atau sudah ditafsirkan dalam berbagai opini. Lalu ketiga, adanya ketertutupan dari sejumlah lembaga yang mempunyai data pembanding.
"Ada lembaga yang punya data, tapi ketika diminta, mereka tutup-tutupi. Itu dulu ketika belum ada UU tentang Keterbukaan Informasi," paparnya.
Keempat, kurangnya rasa percaya korban terhadap pemerintah. Adapun yang terakhir adalah sensitivitas di kalangan korban. Menurut Mahfud, tidak semua keluarga dari korban pelanggaran HAM berat mau membuka kasus tersebut.
Baca juga: Hasyim Asy'ari: Semoga KPU tidak Pernah Jadi Tersangka
"Misalnya korban penembakan oleh petrus. Anak dari korban itu banyak jadi direktur, pegawai negeri sipil. Kalau ini diungkap, kalau publik tahu, bahwa kakek mereka adalah preman dan terbunuh oleh petrus, malah malu," terang Mahfud.
Adapun Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) kini berupaya menyingkirkan berbagai kendala pengungkapan kasus.
"Tim PPHAM mencoba menyelesaikan masalah. Mendiskusikan dengan semua pihak. Sehingga, kendala psikologis seperti itu tidak muncul," pungkasnya.(OL-11)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Penyelesaian perkara dengan restorative justice meningkat sebesar 2.366 perkara atau 15% dibandingkan tahun lalu. Menjadi 18.175 perkara pada 2023.
Berdasarkan informasi dari Polres Cianjur, peristiwa itu berada di wilayah hukum Polsek Pacet. Saat itu, korban masih berusia 9 tahun.
Korban mengalami luka dalam akibat tusukan oleh tersangka R, 16, di bagian punggung hingga melukai bagian paru-paru.
Trunoyudo menambahkan mengenai kebenaran soal enam istri Wowon itu perlu dibuktikan dengan pencatatan administratif.
Hengki menyebut uang tersebut ditransfer kepada Dede Solehudin. Diketahui, Dede yang awalnya menjadi korban keracunan di Bekasi kini ditetapkan sebagai tersangka.
Trunoyudo menyebut Siti merupakan seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang dijanjikan akan mendapatkan kekayaan dari Wowon dengan iming-iming penggandaan uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved