Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik membantah tudingan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu yang mewakili KPU Daerah.
Adapun laporan itu terkait dugaan intimidasi yang dilakukannya saat konsolnas KPU awal Desember silam.
Idham menerangkan konteks ‘dirumahsakitkan’ yang ia sampaikan saat sambutan di acara konsolnas tersebut hanya sebatas candaan.
“Saat itu saya bilang, enak enggak enak dikeluarin di dalam dan kita semua yang rasakan, maksudnya diungkap gitu loh, ‘kalo yang nggak tegak lurus saya bawa ke rumah sakit’ begitu doang,” papar Idham kepada wartawan, Rabu (21/12).
Idham membeberkan dalam acara konsolnas itu dirinya mengingatkan kepada anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menyampaikan unek-unek jangan dibawa ke luar KPU. Ia pun mengaku menyatakan pernyataan tersebut dengan konteks bercanda.
Bahkan, Idham menegaskan tidak ada intimidasi kepada para peserta konsolnas.
“Itu konteksnya jokes, bayangin masa di depan ribuan orang saya intimidasi, kalo intimidasi interpersonal, ya kan. Dan pertanyaannya sebodoh itu kah? Ini videonya ada,” tutur Idham.
Baca juga: Di Depan Purnawirawan TNI/Polri, Anies: Tunaikan Janji Kemerdekaan
Atas laporan itu, Idham mengaku siap menjelaskan kejadian sebenarnya ke DKPP. Ia juga menyebut memiliki video lengkap saat kejadian tersebut terjadi.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu melalui kuasa hukumnya melaporkan Komisioner KPU RI Idham Holik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Rabu (21/12).
Ibnu Syamsu dari firma hukum Themis Indonesia dan Airlangga Julio dari Amar Law Firm, menjadi perwakilan yang melaporkan Idham beserta sembilan anggota KPU daerah.
“Kami melaporkan juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu komosioner KPU Pusat Idham Holik yang memberikan ancaman secara terbuka di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia,” papar Ibnu saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (21/12). (OL-4)
Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin kesuksesan Pilkada.
Berdasarkan hasil penghitungan suara di internal Partai NasDem, suara Farhan seharusnya aman dan bisa mendapatkan satu kursi di DPR RI Dapil Jabar I.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata memantau langsung PSU di 2 TPS di Kabupaten Lewoleba, NTT.
Aplikasi SiRekap ini tengah menjadi sorotan karena banyaknya kesalahan yang diinput. DPRD Kota Bogor mendorong KPU Kota Bogor untuk kembali menggunakan sistem manual
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Permohonan pembatalan berpotensi menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sebab pemilihan anggota KPUD Papua Pegunungan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MOCHAMMAD Afifuddin resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI definitif.
Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang belum selesai dengan dirinya.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
DIREKTUR DEEP Neni Nur Hayati menegaskan DPR RI perlu segera menyerahkan nama pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat dari Ketua KPU.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved