Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) menyerahkan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) khusus WNI di luar negeri untuk Pemilu 2024 sebanyak 1.806.714 jiwa.
Jumlah tersebut terdiri dari 1.064.755 perempuan dengan 935 jiwa akan mencapai tahap usia pemilih dan 740.105 laki-laki dengan 990 jiwa yang akan mencapai usia pemilih.
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri,
Siti Nugraha Mauludiah, menerangkan dalam penyusunan data DP4 luar negeri, Kemenlu telah melakukan pemuktahiran data WNI luar negeri dengan melibatkan seluruh perwakilan RI di luar negeri.
“Proses pemutahiran data ini juga mendapat dukungan penuh dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM,” papar Siti, di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).
Bagi WNI luar negeri yang tidak memiliki NIK, lanjut Siti, Kemenlu telah memberikan kewenangan untuk mendebutkan nomor identitas tunggal atau NIT yang dipersamakan dengan NIK.
“Kemenlu siap terus untuk mendukung tahapan-tahapan pemilu selanjutnya, antara lain melalui pembentukan kelompok kerja pemilu di LN tingkat pusat dan panitia pemilu LN disetiap provinsi perwakilan RI,” tuturnya.
Siti menyebut data WNI di luar negeri selalu dinamis. Oleh karena itu, Siti mengaku sangat dibutuhkan kerja sama dengan perwakilan RI untuk teru melakukan proses pemutakhiran data secara berkesinambungan.
“Kami yakin dengan kerja sama erat lembaga penyelenggaraan pemilu serta dukungan penuh kementerian dan lembaga, pesta demkokrasi tahun 2024 mendatang akan lancar dan sukses,” tandasnya. (OL-12)
MENTERI Luar Negeri Australia Penny Wong membagikan video di media sosial yang memperingatkan warga Australia untuk segera meninggalkan Libanon.
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Indonesia berkomitmen membangun kerja sama yang lebih kuat dengan Turki, serta dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran global.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Indonesia dan Belanda memiliki kemitraan yang sangat baik dan kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved