Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk tidak melempar wacana perubahan jadwal Pemilu 2024. Dasco menilai tahapan jadwal pemilu telah disepakati bersama dengan pemerintah.
"Pada saat ini DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati. Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta merta mengubah atau otomatis tahapan yang sudah ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12).
Dasco menuturkan proses dan tahapan pemilu kini tengah berjalan. Selain itu, pada tanggal 14 Desember mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melalukan pengundian nomor urut dan menetapkan partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 mendatang.
"Saya pikir apa yang disampaikan itu namanya juga mengemukakan pendapat (hak) setiap orang dan dijamin oleh Undang-Undang. Ya itu, silakan saja, tetapi kan proses dan tahapan yang berjalan, tetap masih berjalan kan gitu," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua MPR Bamsoet mengumakakan bahwa pemilu seringkali membuat tensi politik semakin tinggi. Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menanggapi rilis hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking. Dalam kesempatan tersebut Bamsoet lantas meminta adanya perhitungan rinci untuk mengantisipasi segala kondisi yang terjadi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," lanjut dia. (OL-13)
Baca Juga: DPR Pastikan Perppu Tidak Ganggu Tahapan Pemilu
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
AI bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan aktifitas pembelajaran, hingga manajemen pendidikan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dengan memisahkan penyelenggaraan pileg dan pilpres mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Khususnya dalam melahirkan wakil rakyat yang berkuliatas.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Dalam jangka pendek, pemerintah harus mampu menurunkan harga avtur. Karena harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket pesawat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved