Mahar Politik dan Biaya Seksi Dikaji untuk Masuk PKPU

USULAN KPK agar biaya mahar politik dan biaya saksi diatur dalam peraturan KPU (PKPU) tentang dana kampanye tengah dalam kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan kajian tersebut penting karena di dalam UU Pilkada yang telah disahkan, mekanisme tersebut tidak diatur.

''Kita akan kaji, kalau kita mengatur di luar yang selama ini kita atur itu bisa tidak, karena tidak diperintahkan UU bagi KPU untuk melakukan itu,'' ujar Arief di Gedung KPU Jakarta, kemarin.

Selama ini, KPU hanya bisa mengatur dana kampanye pasangan calon yang sudah ditetapkan dan penggunaan dana kampanye saat masa kampanye. Jika tidak, PKPU yang dibuat tersebut rawan untuk digugat dan dibatalkan MA.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuannya terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) 286 pasangan calon dalam Pilkada 2015.

Dalam temuan tersebut sebanyak 20% pasangan tidak melaporkan LPPDK dan banyak yang melanggar batas besaran sumbangan untuk dana k­ampanye yang ditentukan dalam undang-undang. Dana tersebut dikeluarkan pasangan calon pada saat sebelum dan sesudah masa kampanye.

Selain itu, riset KPK menemukan biaya terbesar ialah mahar partai politik yang dihitung berdasarkan jumlah kursi di DPRD. (Nyu/P-4)