Jokowi Imbau Pemilik Dana Jangan Ragukan Tax Amnesty

SETELAH Sidang Paripurna DPR menyetujui UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada Selasa (28/6), pemerintah akan menerbitkan regulasi turunan UU itu setelah Lebaran.

Presiden Joko Widodo juga berencana mengundang orang-orang yang menyimpan dana mereka di luar negeri agar memanfaatkan UU Pengampunan Pajak tersebut.

"UU ini payung hukum. Mereka tidak perlu ragu dan takut. Saya sudah mengantongi nama-nama. Nanti setelah Lebaran saya undang. Mereka hidup dan mencari rezeki di Indonesia, mengapa uang mereka ditaruh di luar? Jangan main-main dengan tax amnesty. Saya kawal dengan cara saya," kata Presiden di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, pemerintah akan menggunakan dana itu untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp4.900 triliun untuk mendanai proyek.

"Tax amnesty ini kesempatan yang tidak terulang lagi. Yang mau silakan, yang tidak (mau) hati-hati."

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menambahkan implementasi kebijakan tax amnesty lebih fokus pada potensi pertambahan wajib pajak.

Pemerintah berharap ada penambahan sekitar satu juta wajib pajak yang menyimpan dana mereka di luar negeri.

"Dengan bertambahnya wajib pajak, penerimaan meningkat hingga Rp2.000 triliun pada 2018-2019. Pajak tahun ini kira-kira Rp1.300 triliun, itu 80% dari APBN. Kalau meningkat hingga Rp1.800-Rp1.900 triliun sangat bagus."

Di sisi lain, Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menilai kebijakan tax amnesty ikut menopang laju indeks harga saham gabungan hingga menembus level 5.000 poin.

"Apresiasi tax amnesty mulai terlihat. Dengan kebijakan itu, ekonomi kita menjadi lebih sehat. Hal ini diapresiasi investor asing. Dalam lima hari terakhir, BEI mencatatkan transaksi pembelian bersih sekitar Rp4 triliun," ujar Tito.

Analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong pun sepaham sentimen tax amnesty telah mendorong masuknya dana asing.

"Spekulasi pelaku pasar cukup positif. Ini membuka tren penguatan rupiah terhadap dolar AS." (Nov/Fat/Ant/X-4)