TNI masih Terkendala Izin Tertulis

OPERASI pembebasan tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di perairan Jolo, Filipina, tidak bisa dilakukan secara cepat.

Kendalanya ialah pemerintah Indonesia belum memiliki sebuah perjanjian tertulis dengan Filipina.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Tatang Sulaiman, saat dihubungi kemarin, mengatakan legalitas sangat diperlukan agar TNI dapat langsung membantu operasi pembebasan tersebut.

"TNI bagian dari lembaga pemerintah dan taat hukum. Perlu ada kesepakatan semacam agreement yang ditandatangani dan tidak sekadar lisan dari mulut ke mulut. Konstitusi mengatur itu agar kita dan negara tetangga saling menghormati dan menghargai," kata dia.

Tatang pun menampik informasi yang menyebut pasukan militer Indonesia terlibat dalam operasi pembebasan yang telah dilancarkan tentara Filipina.

Ia menegaskan prajurit TNI tetap bersiaga dan saat ini belum diterjunkan ke lokasi perkara.

Meskipun terbentur oleh regulasi, sambung dia, TNI tetap melakukan pemantauan dengan menerapkan metode lain.

Tujuannya untuk memastikan kondisi keselamatan dan posisi para sandera.

"Yang jelas baru kita sampaikan hanya empat sandera saja yang diketahui posisi dan kondisinya. Kalau tiga sandera lain masih dicari. Seluruhnya diperkirakan berada di Pulau Jolo. Kita punya perangkat untuk memantau," ujarnya.

Sementara itu, kerabat korban sandera, Muhammad Mahbrur Dahri asal Parepare, Sulawesi Selatan, berharap seluruh ABK Charles yang disandera segera dibebaskan.

Nirwana, bibi Mahbrur, berharap keponakannya bisa terbebas dari penyanderaan agar bisa berkumpul saat Idul Fitri.

Wali Kota Parepare Taufan Pawe, saat berkunjung ke rumah Mahbrur, berjanji melakukan berbagai upaya agar Mahbrur bisa bebas dalam keadaan selamat.

"Pemkot telah melayangkan surat permohonan bantuan pembebasan sandera kepada menteri luar negeri Republik Indonesia di Jakarta," ujar Taufan seperti dilaporkan Metro TV. (Gol/P-4)