Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANAAN Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo akan semakin mempertegas peran Muhammadiyah dalam arah pembangunan bangsa.
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai dari awal perjalanan Muhammadiyah masih konsisten untuk tidak terlibat politik praktis.
“Itu menjadi lebih mudah untuk diperankan Muhammadiyah karena memang tidak pernah menyatakan afiliasi pada kepentingan-kepentingan capres tertentu. Itu yang membuat Muhammadiyah seharusnya tetap menjalankan marwah organisasinya sebagai sebuah lembaga kontrol,” ujar Anang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Jumat (18/11).
Meski tidak terafiliasi dengan partai politik Muhammadiyah akan tetap berfungsi sebagai lembaga kontrol. Sebagai organisasi non politik tidak serta merta membuat Muhammadiyah alergi terhadai politik. Tidak sedikit tokoh-tokoh dari Muhammadiyah yang sukses di dunia politik karena membawa nilai-nilai dari organisasi tersebut.
Baca juga: Narasi Kebangsaan Sangat Penting di Era Digital
“Banyak kekuatan kader-kader Muhammadiyah yang levelnya luar biasa sampai internasional. Cuma tidak nampak saja, tidak banyak terekspos. Ketika harus diposisikan pada birokrasi itu sah-sah saja bagi rezim dalam rangka menjaga keseimbangan (politik) itu,” pungkasnya.
Anang menuturkan Muhammadiyah secara organisasi dalam muktamar nanti tidak akan mengarahkan diri untuk berafiliasi politik. Urusan keterlibatan dalam politik praktis akan diserahkan pada pribadi masing-masing.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan Presiden Joko Widodo akan membuka Muktamar ke-48 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mendatang (19/11). Muktamar Muhammadiyah juga memiliki kegiatan lain atau side event bernama World Peace Forum.
Forum ini akan dihadiri oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh agama dari luar negeri. Forum ini bakal menyuarakan keadilan, persaudaraan dan keadilan bagi dunia.
"Penggembira dari Aceh dan Papua sudah berangkat. Tadi kami menerima delegasi dari Merauke sudah sampai sini," kata dia. (OL-4)
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
Kepengurusan PPP pastikan baru akan memulai muktamar di 2025
Beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan.
PPP didesak untuk segera gelar muktamar buntut gagal ke DPR
Dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved