PPP Pastikan Muktamar Dilaksanakan di 2025

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak menghiraukan desakan untuk mempercepat Muktamar agar digelar 2024. Muktamar ditegaskan tetap dihelat pada 2025.

"Jadi muktamar itu sudah ada mekanismenya di AD/ART dilaksanakan dalam lima tahun sekali," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu, (3/7). 

Awiek mengatakan jadwal muktamar sejatinya dapat diubah melalui Mukernas. Sementara, partai berlogo Kakbah itu belum menggelar Mukernas.

Baca juga : PPP Tegaskan tak Akan Lakukan Muktamar

"Jadi kalau memang ada usulan perubahan waktu muktamar sesuai ART PPP pasal 60 itu memang disebutkan bahwa ranahnya di mukernas, sampai sekarang belum ada mukernas," jelas dia.

Awiek menganggap desakan untuk mempercepat Muktamar sebatas dinamika dalam organisasi. Situasi itu dipandang bagian dari demokrasi.

"Soal kemudian ada usulan-usulan itu bagian dari dinamika organisasi, namanya politik ya orang ngusul biasa aja, itu demokrasi gitu apalagi parpol. Jadi setiap ada usulan itu sah-sah aja dilakukan apalagi usulannya misalkan melalui forum resmi," ujar Awiek.

Baca juga : Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Usai Kandas ke DPR

Sebelumnya, Majelis PPP menyurati Mardiono. Terdapat tujuh poin pada surat tertanggal 1 Mei 2024 tersebut.

Pada salah satu poinnya meminta PPP menggelar Muktamar pada 2024. Hal ini merespons kegagalan PPP lolos ke DPR.

"Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada 2024, selambat- lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut seperti diterima Medcom.id, Selasa, 18 Juni 2024.

Pada poin lainnya, Majelis PPP menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena tidak lolos ke Senayan. Ini hal pertama terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.

Majelis PPP juga merasa belum mendapatkan permohonan maaf dari pengurus PPP. Selain itu, kapasitas Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP dipersoalkan. Sebab, posisi plt tak permanen. (Z-8)