Ketua DPR Akui Lembaganya Sulit Dibersihkan dari Korupsi

KETUA DPR Ade Komarudin mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya mustahil terbebas dari korupsi. Pihaknya hanya bisa meminimalisasi lewat imbauan saja. Selain itu, ia mendayagunakan pimpinan fraksi yang punya kekuatan menekan lebih kepada anggota dewan.

"Kita enggak mungkin membuat zero dari prkatek (korupsi) itu, tapi kita harus berusaha semakin hari semakin baik, meminimalisir lah. Kalau sekaligus tahun ini enggak ada satu orang pun yang kena, enggak percaya, enggak mungkin," cetus dia, di Tangerang, Rabu (29/6).

Namun, bukan berarti dirinya lepas tanggung jawab sebagai pimpinan. Imbauan untuk menjaga diri dari perkara suap kepada 560 anggota dewan pun terus dilakukannya.

Namun, akunya, yang bisa menekan anggota DPR lebih jauh terkait perintah agar menjauhkan diri dari praktek koruptif ialah ketua fraksi masing-masing. Pimpinan dewan lebih berperan pada komunikasi lintas fraksi.

"Saya imbau ke pimpinan fraksi, ambil langkah-langkah ke anggotanya dalam setiap rapat dengan pimpinan fraksi. Karena yang bisa memerintahkan anggota itu ya pimpinan fraksi sebagai alat perpanjangan kepentingan partai di DPR," jelasnya.

Senada pula tentang kemungkinan pemecatan terhadap tersangka yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Dikatakannya, itu ialah hak partai melalui fraksi untuk memberhentikan dan menggantinya dari keanggotaan di DPR.

Tentang operasi penangkapan yang disebut menjerat anggota dewan dari fraksi Partai demokrat itu, Ade menyebut pihaknya terpukul. Sebab sebelumnya DPR sudah lebih dulu menyelesaikan tugas penting yang membanggakan. Yakni, pemilihan calon Kapolri dan pengesahan UU Pengampunan Pajak tanpa kegaduhan.

"Eh tahu-tahu ada kejadian ini. Sangat terpukul saya dapat berita dari Sekjen (DPR Winantuningtyastiti Swasanani) malam tadi," tandas Ade. (OL-2)