Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENUJU tahapan Capres 2024, beberapa figur makin menunjukkan eksistensi diri dan kekuatannya. Tak ketinggalan, sosok LaNyalla Mahmud Mattalitti yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2019-2024.
Sosok LaNyalla memang bukan pendatang baru dalam dunia politik, ia berkiprah mulai dari Jawa Timur sebagai seorang pengusaha dan Organisatoris. Untuk kontestasi 2024, ia bisa menjadi poros baru dalam bursa Pilpres.
Salah satu relawan LaNyalla asal Malang Jawa Timur, Zha Wulandari menilai mantan Ketua Umum PSSI itu bisa menjadi alternatif pilihan figur nonparpol.
"Berikhtiar dan berdoa adalah cara-cara kami bekerja untuk mendorong Pak LaNyalla menjadi Capres 2024, Insha Allah bisa terwujud," ujar Zha lewat keterangan yang diterima, Sabtu (12/11).
Tak hanya itu, gerilya dan kerja keras relawan LaNyalla di berbagai daerah terus menguat. Menurut Zhu, mengingat pendaftaran capres-cawapres masih ada 11 bulan, peluang LaNyalla masih terbuka
Sementara Suhandi Relawan asal padang Sumatera Barat menilai politik bersifat dinamis. "Segala kemungkinan bisa terjadi, kami yakin Pak LaNyalla akan menjadi capres 2024 mendatang," tandasnya.
Belakangan terpotret berbagai elemen masyarakat yang membentuk Relawan mendukung LaNyalla. Seperti Relawan Pasundan Bersatu di Bogor, Relawan Cindo Sriwijaya di Palembang, Relawan Indonesia Tageh di Padang, Realwan Borneo Gemilang di Samarinda, dan Relawan Patriot di Surabaya.
Kemudian, ada juga Relawan Rumpun Perempuan Indonesia di Solo, Relawan Pertalian Budaya Bali di Denpasar, Relawan Zikir Usman Sulaiman Al Bantani di Banten, Relawan Nyala Api Abadi di Bojonegoro. Lalu Relawan Raung Ksatria di Jember, Relawan Ngalam Itajes di Malang, Relawan Tretan LaNyalla di Bangkalan, Relawan Pendekar Tangguh di Madiun, Relawan Tani Mataraman di Kediri, Relawan Arek Lancor di Pamekasan, Relawan Wong Blambangan di Banyuwangi, dan Relawan Giri Gisik di Gresik.
Mereka datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari nelayan, petani, emak-emak, pemuda, buruh, santri, dan lain sebagainya. Mereka bersatu menyuarakan LaNyalla sebagai capres di Pemilu 2024. (OL-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved