Golkar Daftarkan Kepengurusan Tambun

Rencana awal untuk membentuk kepengurusan pusat Partai Golkar yang ramping di bawah kepemimpinan Setya Novanto nampaknya tidak terwujud. Kemarin, saat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kepengurusan Golkar mencapai 279 orang.

Menurut Sekeretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham, banyaknya kepengurusan DPP Golkar disebabkan tindakan mengakomodasi pihak-pihak yang sebelumnya sempat membuat Golkar terbelah dua. Idrus menemui Menkum dan HAM Yasonna Laoly ditemani dua Wakil Sekjen, Adies Kadir dan Nurul Arifin.

"Jadi kepengurusan DPP PG itu keseluruhan jumlah 279, dan secara sungguh-sungguh mencerminkan asas yang digariskan Pak Menteri sebelumnya, yaitu demokratis, berkeadilan, dan rekonsoliatif," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, kemarin.

Jadi, lanjut Idrus, susunan kepengurusan sudah mencerminkan rekonsiliasi, sehingga tidak ada lagi kubu dan itu mencerminkan seluruh elemen. Pernyataan Idrus tersebut jelas bertolak belakang dengan rencana awal untuk membentuk kepengurusan Golkar yang ramping dan efisien.

Kala itu, Nurul menyampaikan kepengurusan pusat partai beringin di bawah ke-pemimpinan Setya Novanto ti-dak akan lebih dari 200 orang guna mendorong efisiensi dan efektivitas partai. (Media Indonesia, 30/5).

Memang gerbong DPP Golkar yang memuat 279 orang juga terbilang tambun jika dibandingkan dengan kepengurusan DPP PPP hasil rekonsiliasi yang saat didaftarkan hanya 155 orang.

Sementara itu, Yasonna menyampaikan DPP Golkar sudah menyerahkan seluruh kelengkapan permohonan pengajuan surat keputusan pengesahan kepengurusan. Pihaknya pun akan meneliti SK DPP Partai Golkar untuk segera disahkan setelah dinilai seluruh persyaratannya lengkap.

"Sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran parpol. Kalau ada kekurangan, kita akan sampaikan kepada Sekjen Golkar," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Yasonna menerima sejumlah dokumen. Selain susunan kepengurusan, DPP Golkar juga menyerahkan AD/ART Golkar dan susunan Mahkamah Partai.