Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Lokataru Haris Azhar mengaku dicecar empat pertanyaan dari penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
"Diperiksa kurang dari satu jam soal tambahan keterangan dan juga soal barang bukti. Kalau yang ditanyakan ke saya, yang penting sih cuman empat yang substansi," ungkap Haris di Polda Metro Jaya, Selasa (1/11).
Adapun satu pertanyaan merupakan pengulangan dari pertanyaan saat pemeriksaan sebelumnya. Sedangkan, dua pertanyaan lainnya merupakan pendalaman keterangan terkait kasus tersebut.
Baca juga: Hari Ini, Haris dan Fatia Diperiksa dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut
Dirinya juga ditanya perihal video yang ditayangkan di akun YouTube dengan judul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Haris menjelaskan bahwa video tersebut dibuat berdasarkan penelitian dengan metodologi yang benar.
"Menurut saya tidak ada yang bermasalah dari riset, penerbitan dan publikasi. Jadi kalau sekarang dipidanakan segala macam, ditersangkakan, menurut saya ini bagian dari upaya membungkam masyarakat," imbuhnya.
Diketahui, kasus ini berawal dari adanya laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Polda Metro Jaya pada 22 September lalu, terhadap Haris dan Fatia. Kuasa hukum Luhut melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube.
Baca juga: Polri Bantah Anaktirikan Haris-Fatia demi Menko Luhut
Adapun video yang dimaksud dengan judul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Dalam kanal Youtube tersebut, keduanya menyebut nama Luhut terkait dengan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Luhut kemudian membantah tuduhan di kanal Youtube tersebut. "Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada," pungkas Luhut beberapa waktu lalu.
Pihaknya, lanjut Luhut, sudah dua kali melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia, agar menyampaikan permintaan maaf. Namun, somasi tersebut tidak direspons. Akhirnya, Luhut memilih untuk menempuh jalur hukum.(OL-11)
Dittipidum Bareskrim Polri menerima laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap Dewas KPK atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik.
MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Adam Deni Gearaka terbukti bersalah dalam pencemaran nama baik terhadap Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.
Banyak kasus kekerasan dan juga pencemaran nama baik yang dialami jurnalis.
Komnas HAM berharap tak ada lagi kriminalisasi atas kebebasan berpendapat setelah MK membatalkan pasal pencemaran nama baik dan berita bohong.
MK hapus pasal hoaks dan pencemaran nama baik, Polri siap ikuti ketentuan baru dari MK
Video viral menunjukkan seorang calon legislatif dari Partai Demokrat di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Ismael Koto, diduga menodongkan benda mirip senjata api kepada tim suksesnya
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
TIKO Aryawardhana, suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), meminta agar pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar ditunda. P
Tiko Pradipta Aryawardhana, suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Artis Nikita Mirzani telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terkait dugaan mempromosikan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved