Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan politik harus menjadi pilar persatuan dan bukan faktor pemecah belah.
"Politik harus menjadi pilar persatuan dan bukan faktor pemecah belah. Politik penting diletakkan di atas jiwa Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan sebagaimana nilai sila keempat Pancasila," kata Haedar melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, hari ini.
Guru Besar Sosiologi ini mengajak semua pihak untuk kembali merenungkan pesan luhur Sumpah Pemuda yang bersejarah untuk menguatkan persatuan. Menurut Haedar, tidak ada yang salah dengan perbedaan pilihan politik.
Perbedaan pilihan politik, kata dia, merupakan tanda hidupnya demokrasi dan kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara.
Perbedaan pilihan politik, menurut Haedar, akan menjadi masalah apabila disertai sikap pemutlakan menang-kalah, yang menimbulkan sikap politik yang keras dan ekstrem.
Pada titik itulah, kata dia, politik menjadi virus pemecah dan bukan pemersatu bangsa.
Haedar manilai politik identitas sejatinya tidak masalah karena setiap orang atau kelompok terikat dengan identitas mengikuti hukum homo sapiens.
Baca juga: Pembenahan 3 Faktor untuk Dongkrak Elektabilitas Parpol KIB
Akan tetapi, masalah akan terjadi jika politik identitas berdasarkan agama, suku, ras, dan ideologi disalahgunakan dengan cara dan paham yang radikal-ekstrem.
"Pro dan antipolitik identitas pun bahkan menjadi benih pertengkaran baru sesama anak bangsa yang muaranya saling membelah," ujarnya.
Ia pun meminta semua pihak mengingat kembali pentingnya merajut persatuan menuju Indonesia Berkemajuan.
Menurutnya, tidak bisa dimungkiri bahwa fakta sejarah menunjukkan bangsa Indonesia sebagai negara yang majemuk baik dalam aspek agama, suku, ras dan golongan.
Kemajemukan tersebut kemudian dibungkus dengan semboyan pemersatu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika.
"Berbeda-beda tetapi satu, serta satu dalam keberbedaan. Dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika itulah bangsa Indonesia memiliki daya hidup untuk tetap bersatu dalam keragaman, meski proses yang dijalaninya sarat suka dan duka," ujar Haedar Nashir.(Ant/OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved