Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang menyatakan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. Keputusan tersebut adalah keputusan yang sangat independen dan mandiri. Bahkan, sebelum memutuskan, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli.
"Muhammadiyah selalu berhati-hati dalam membuat keputusan. Apalagi isu tambang ini menyita perhatian publik. Tetapi biasanya, kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujar Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7) dia menilai Muhammadiyah sangat wajar menerima konsesi tambang. Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang ikut berjuang untuk bangsa ini sejak masa penjajahan. Pengalamannya dalam melayani umat tidak perlu diragukan. Terdapat ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, ratusan atau bahkan ribuan masjid, ada ratusan baitul mal, ada MDMC, lazis Muhammadiyah, dan amal usaha lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga : Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
"Agak aneh kalau ada orang yang meragukan kemampuan Muhammadiyah. Dengan jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak, Muhammadiyah memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Mereka banyak juga yang berlatar belakang pendidikan luar negeri".
Menurutnya jika Muhammadiyah dipercaya mengelola tambang, maka yang mengelola adalah persyarikatan bukan individu untuk kepentingan perseorangan. Kemaslahatan yang akan diperoleh pasti untuk umat dan masyarakat.
"Saya ini kader Muhammadiyah. Saya paham betul bagaimana aturan mengelola amal usaha di Muhammadiyah. Pimpinan sekalipun tidak bisa intervensi atas kebijakan pengelolaan yang sudah dibakukan. Semua pengelola harus taat pada aturan dan ketetapan Muhammadiyah. Itulah faktor utama mengapa amal usaha Muhammadiyah tumbuh dan berkembang hingga saat ini".
Kesempatan yang diberikan kepada Muhammadiyah sambungnya juga sebagai sikap yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, Muhammadiyah berjanji akan mengembalikan amanah tersebut jika dinilai mendatangkan kemudaratan. Muhammadiyah pasti akan menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Saya lihat, banyak orang yang mengkritik. Bahkan ada juga politisi yang ikut komentar. Sayangnya, komentarnya jauh dari semangat berkemajuan. Bahkan, mungkin tidak paham secara utuh pikiran dan gerakan sosial Muhammadiyah," tukasnya. (Sru/Z-7)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menegaskan sikap KWI tetap tegas menolak tawaran mengelola tambang atau izin usaha pertambangan (IUP).
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
MESKI dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengelola dengan amanah dengan ahli serta tidak akan nekat.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved