Fraksi PDIP Tegaskan Sepaham dengan Pemerintah

SEJUMLAH kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6). Mereka ialah Bendahara Umum PDIP Olly Dondo Kambey, Ketua Fraksi PDIP dari Komisi XI Hendrawan Supratikno, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Kepada Presiden, Fraksi PDIP menyampaikan sikap yang diambil pada Paripurna APBN Perubahan yang akan digelar DPR. Selain itu, Fraksi PDIP dan Jokowi juga menyinggung soal kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan segera diputuskan oleh DPR.

"Kami berikan masukan bahwa APBN-P telah selesai dibahas. Tax amnesty nanti secara detail akan kami sampaikan dalam rapat," kata Olly seusai pertemuan.

Olly juga mengatakan, Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan kepada Presiden Jokowi terkait tax amnesty. "Tentang berapa besar, kenapa mestinya tax amnesty ini jadi bonus dalam APBN, tapi kan tidak masuk APBN-P. Presiden sudah siapkan begitu lengkap data-data penerimaan negara dan tax amnesty," ujarnya.

Sementara, Hendrawan mengatakan bahwa dalam pertemuan tadi, Presiden Jokowi mengharapkan Undang-Undang Pengampunan Pajak segera disahkan. Sebab, Presiden mengharapkan ada dana kembali ke Indonesia. "Sehingga perekonomian kita liquid, fiskal kita balik. Itu saja pesannya," katanya.

Terkait itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sikap yang akan diambil Fraksi PDIP sudah sama dengan sikap pemerintah. Sikap itu terkait APBN-P dan tax amnesty.

Pramono enggan menjelaskan secara detail apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu. Ia hanya mengatakan pertemuan itu menyinggung UU Pengampunan Pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, dan beberapa RUU lain.

Rencananya, UU Pengampunan Pajak akan dibahas lebih lanjut pada Sidang Paripurna Selasa (28/6) besok. Apabila, 50% plus 1 dari keseluruhan jumlah anggota DPR yang hadir di sidang tersebut setuju, UU Pengampunan Pajak itu akan disahkan. (Pol/OL-5)