Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) belum mengumumkan sosok kandidat calon presiden dan walon wakil presiden untuk Pemilu 2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan pengumuman nama capres dari KIB hanya soal waktu. Menurutnya, saat ini, KIB masih fokus untuk membantu Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas di pemerintahan.
"KIB menghormati Bapak Presiden (Jokowi). Dan tadi disampaikan akan ada kerikil di sepatu kalau terlalu banyak capres yang di-announce (diumumkan) sebelum waktunya," tutur Airlangga.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai alasan itu adalah salah satu namun bukan satu-satunya alasan koalisi yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum mendeklarasikan nama capres.
"Itu salah satu, tapi bukan satu-satunya," terang Emrus.
Selain alasan itu, Emrus mengungkap kemungkinan terkait ketiga partai yang belum satu suara terkait nama capres yang hendak didukung KIB dalam Pilpres 2024.
"Tapi selain itu, menurut pandangan saya, belum ada suatu kesepakatan yang definitif antar tiga anggota koalisi," sambungnya.
Komunikolog itu juga menjelaskan proses penentuan capres oleh partai atau gabungan partai (koalisi) tentu didahului dengan berbagai kesepakatan.
Baca juga: NasDem Dukung Pertemuan Anies dan Jokowi
"Karena sebelum itu diputuskan, banyak hal yang perlu dibicarakan. Misalnya biaya politik, kalau menang siapa dapat apa, kan begitu. Itu sudah dibicarakan di belakang panggung. Lalu kepentingan-kepentingan politik apa yang diinginkan masing-masing partai," tegasnya.
Menurutnya, pembicaraan di internal KIB belum mencapai titik temu dan belum mencapai kata sepakat, sehingga KIB belum mendeklarasikan nama capres.
"Karena belum ada titik temu antara lain itu, maka tidak dideklarasikan. Nah, jadi tidak sekedar hanya ingin mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi yang kurang dua tahun," pungkasnya.
Pengaruh Jokowi
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menyatakan sikap KIB yang menunggu Jokowi karena dua hal ini.
“Tampak dari KIB ini dalam pandangan publik,kenapa justru merujuk pada Pak Jokowi, mungkin dari aspek pengaruh, memang karena pak jokowi ada pengaruh dominan di masyarakat,“ sebut Suko.
Kemudian, KIB ingin posisi aman. “Selain itu ini sifatnya main aman selain itu hal yang lain mereka menilai bahwa dibawah kepemimpinan Pak Jokowi ekonomi punya optimistik, dua itu kenapa KIB kemudian tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai rujukan,“ imbuh Suko.
Bicara Capres dan Cawapres, KIB sendiri belum akan terburu-buru menentukan calon. Berbagai nama yang berseliweran, belum ada keputusannya. Kata Suko, KIB akan menempel pada siapa saja yang memiliki peluang besar.
“Perkembangan KIB akan menempel pada siapa kandidat yang punya peluang lebih tinggi sebagai presiden. Misal Pak Prabowo tinggi mungkin akan kesana, kalau Nasdem dengan Anies yang tinggi, mungkin akan kesana, begitu juga dengan PDIP, itu karakter partai yang ingin berada di zona nyaman dan aman dan meraih suara,” tandas Suko (OL-4)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved