Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) akan mulai melakukan pembahasan mengenai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.
"Acara berikutnya (pembahasan capres-cawapres) kita persiapkan di awal November di wilayah Indonesia timur," ujar Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga disebut bakal memprioritaskan kader dari Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk diusung sebagai capres. Penunjukan capres tidak dilakukan lewat mekanisme pemungutan suara atau voting, tetapi musyawarah untuk mencapai aklamasi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres.
"Melihat kecenderungannya, partai-partai di KIB akan usung nama-nama capres yang bakal diusung di Pilpres 2024. Golkar, PPP, dan PAN akan urun rembuk. Meletakkan nama-nama capres di atas meja perundingan untuk disetujui," terangnya.
Menurutnya, KIB akan cenderung memilih jalan bermusyawarah dalam penentuan nama calon presiden yang hendak diusung di Pilpres 2024.
"KIB sejauh ini kekeluargaan, mungkin karena pemilu masih jauh. Belum ada kata final soal capres," tambahnya.
Baca juga: 6 Parpol tak Lolos Pemilu Siap Melawan KPU-Bawaslu
Adi menilai dukungan dari sejumlah kader PPP dan PAN untuk Ganjar Pranowo belum mencerminkan sikap resmi partai terkait.
"Deklarasi di sejumlah tempat kader PAN dan PPP ke Ganjar bagian dinamika politik internal dua partai itu. Dan tentunya keputusan finalnya resmi dari sikap partai nantinya," tegasnya.
Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan KIB akan menempuh mekanisme voting atau konvensi ketika musyawarah menemui jalan buntu.
"Kalau deadlock pastinya ada mekanisme lain. Misalnya voting atau konvensi," pungkasnya.
Visi dan misi
Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih perlu merumuskan visi dan misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam pertemuan mendatang.
“Sejauh ini kita memang belum merumuskan visi misi capres cawapres KIB, insya allah dalam waktu dekat lah, soal pertemuan dimana kita sesuaikan lah,” kata Baidowi dari Madinah hari ini (17/10). Pertemuan berikutnya kata dia, tuan rumahnya adalah PPP, namun belum ditentukan dimana lokasinya.
“Belum belum diputuskan, ya segala opsi kita coba kaji, karena mekanisme masing-masing partai itu beda-beda, kita menghargai dan menghormati satu sama lain,” tandas Baidowi.(OL-4)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved