Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KASUS dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi saat mengunjungi rumah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan. Konflik kepentingan dikhawatirkan muncul saat kasus tersebut diusut Polri.
"Biar bisa lebih efektif sekaligus menghindari kesan jeruk makan jeruk," kata peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, kepada Media Indonesia, Kamis (13/10).
"Kalau penyidik kepolisian menyelidiki dugaan kasus gratifikasi anggotanya sendiri, tentu ada upaya menyelamatkan citra korps," sambungnya.
Herdiansyah berpendapat, penyelidikan yang dilakukan oleh Polri mengenai dugaan gratifikasi itu berjalan lamban saat ditangani Polri. Di sisi lain, penanganan isu jaringan judi daring Konsorsium 303 juga setali tiga uang. Sebab, jet pribadi yang digunakan Hendra diduga miliki mafia judi.
Baca juga: Kuasa Hukum Bharada E Sebut Sambo Berikan Perintah Tembak
Ia menduga kasus dugaan gratifikasi jet pribadi tersebut melibatkan banyak anggota kepolisian. Oleh karena itu, Herdiansyah menyebut Konsorsium 303 dan pesawat jet pribadi saling berkaitan yang diduga publik sebagai lumbung bisnis aparat kepolisian.
"Oleh karenanya, penyidik harus menyasar anggota-anggotanya yang turut menikmati bukan hanya jet pribadi, tetapi juga uang haram yang diduga bisnis perjudian tersebut," jelas Herdiansyah.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut biaya sewa jet pribadi yang digunakan Hendra sebesar hampir Rp500 juta untuk pemaiakan pulang pergi Jakarta-Jambi. Jet pribadi itu, lanjutnya, dimiliki oleh warga negara Singapura.
MAKI sendiri telah melaporkan dugaan gratifikasi itu ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri sejak 19 September 2022. Adapun penyidik Dittipikor saat ini masih menyelidiki kasus itu berdasarkan Lapora Informasi Nomor LI/27/IX/2022/Tipidkor tertanggal 22 September 2022.
Sejauh ini, sebanyak 22 orang telah diperiksa sebagai saksi. Mereka terdiri dari delapan anggota Polri dan 14 pihak aviasi. (OL-4)
PENGADILAN Tinggi PT DKI Jakarta telah menolak permohonan banding terdakwa kasus obstruction of justice (OoJ) atau perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J, Hendra Kurniawan.
Hendra Kurniawan divonis tiga tahun penjara dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J.
Menurut portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, ketiganya dijadwalkan menjalani sidang vonis pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama Oemar Seno Adji.
, Jaksa pun mengambil sikap untuk tidak menanggapi nota pembelaan oleh pihak Hendra lantaran tidak masuk dengan perkara obstruction of justice.
JAKSA penuntut umum menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 20 juta.
Acay tak hanya masuk tim CCTV kasus Km 50 terkait pembunuhan terhadap laskar FPI di Tol Cikampek.
Sejumlah BEM ) dari berbagai kampus mendeklarasikan Gerakan Mahasiswa Lawan Judi Online sebagai bentuk penolakan praktik judi online yang dianggap merusak nilai-nilai moral
Tingginya transkasi judi online pengaruhi keuntungan perbankan
Komisi III DPR RI memastikan bakal melindungi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bila berani mengungkap sosok pengendali judi online berinisial T.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli memusnahkan barang bukti dari 113 perkara dalam pemusnahan periode kedua tahun ini.
Yang mendasari adalah kebutuhan secara instan, yang ingin mendapatkan uang secara segera dan mendapatkan kesenangan secara segera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved