Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMBENTUKAN Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bukan hanya dilandaskan pada upaya praktis menjelang pemilu 2024 mendatang. Dalam talkshow XYZ+ Agency bertajuk “Airlangga Melalui KIB: Game Changer 2022”, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan, pembentukan KIB dilandasi pada visi misi yang jauh lebih mendasar dari pada hanya sekedar urusan politik.
Menurutnya, alasan mengapa KIB dibentuk jauh-jauh hari sebelum pemilu adalah agar koalisi yang dibangun bisa kuat dan solid.
“Pertama, politik di Indonesia itu memerlukan kerja sama antara partai politik, terutama tentu di agenda-agenda pemilu di tahun 2024. Berdasarkan pengalaman Partai Golkar, kami sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir dan itu tidak diikuti dengan solidaritas dari koalisi itu sendiri, sehingga tidak optimal untuk partai-partai politik yang masih di dalam koalisi itu sendiri,” jelas Airlangga.
“Berdasarkan pengalaman mulai 2004, 2009, 2014 dan 2019 para tokoh senior Golkar meminta agar persiapan dilakukan lebih awal dan itu tentu banyak hal yang perlu disatukan, baik visi misi, maupun kerja sama di level DPP, di pusat dan juga daerah termasuk provinsi dan Kabupaten Kota. Oleh karena itu, hal ini memerlukan sebuah mekanisme tersendiri dan membutuhkan kegiatan bersama,” sambungnya.
Selain untuk mengukuhkan solidaritas, dia menjelaskan bahwa pembentukan KIB juga dilakukan demi menghindari politik identitas.
Baca juga : Erick Thohir Orang Kepercayaan Jokowi Jauh Sebelum Jadi Menteri
Sementara itu, ketika disinggung mengenai tiket capres dan cawapres, Airlangga menjelaskan bahwa KIB sudah sepakat bahwa calon yang akan diusung adalah yang berkiprah di partai. Sejauh ini komunikasi yang dibangun dengan partai politik lainnya pun cair, termasuk dengan PDIP yang tampak dari pertemuan Airlangga dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akhir pekan kemarin.
“Jadi komunikasi dengan partai politik termasuk dengan ketua-ketua umum dan kemarin dengan Ibu Puan juga tentu beliau mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik,” kata Airlangga.
“Bagi Ibu Puan ini roadshow yang keempat. Bagi Golkar, kita sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai lain termasuk Gerindra, termasuk Pak Surya Paloh (Nasdem) kemudian juga dengan Pak AHY (Demokrat) dan tokoh-tokoh parpol yang lain, termasuk dengan teman-teman di PKS,” tegasnya.
Jadi, sambungnya, pertemuan semacam itu adalah upaya untuk mendorong persamaan persepsi ke depan, terutama di tengah ketidakpastian global.
“Kita harus menyukseskan kepemimpinan dan pembangunan Bapak Presiden Jokowi sampai tahun 2024 dan ini harus kita kawal bersama apalagi KIB seluruhnya berada di pemerintah, sehingga ini kita dorong untuk memperkuat solidaritas,” tutupnya. (RO/OL-7)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved