Jokowi ke Natuna Tunjukan Kedaulatan Harga Mati

GURU Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana MENYATAKAN kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah Tiongkok.

Tak hanya itu, kunjungan dibarengi dengan melakukan rapat terbatas juga menunjukan pesan supaya pemerintah Tiongkok tidak bermain api dengan kedaulatan Indonesia.

"Pesan yang hendak disampaikan dari kunjungan Pak Jokowi ke Natuna adalah agar pemerintah Tiongkok tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," terangnya, Kamis (23/6).

Menurutnya, klaim Tiongkok atas traditional fishing ground yang didasarkan sembilan garis putus sama saja dengan menafikan keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru traditional fishing ground dan sembilan garis putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS.

"Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen. Tujuannya adalah agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut," jelasnya.

Hikmahanto juga mengatakan menteri luar negeri harus terus membuat protes atas penangkapan ikan yang ilegal di ZEE Indonesia bahkan ada kesan difasilitasinya para nelayan Tiongkok untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk pengerahan kapal-kapal penjaga pantai yang melebihi laut teritorial Tiongkok.

Disamping itu, lanjut dia, menteri luar negeri dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Tiongkok apabila mereka terus mendorong para nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

"Maka Indonesia akan mengevaluasi posisi Indonesia sebagai mediator yang jujur dalam konflik kepulauam di Laut China Selatan," tukasnya. (OL-2)