Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KURANG dari sebulan habisnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan menurun. Temuan survei Nusantara Strategic Netwok (NSN) menunjukkan hanya 30,3 persen publik ibukota yang merasa puas.
Jika dilihat dalam setahun terakhir, kepuasan publik terhadap Anies tidak pernah menembus 40 persen. Sementara itu sebanyak 58,8 persen merasa tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 10,9 persen.
“Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah, setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40 persen,” kata Direktur Program NSN Riandi lewat pernyatannya, Sabtu (24/9).
Menurut Riandi, persepsi publik terhadap Anies tidak lepas dari berbagai kontroversi yang muncul dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik tidak melihat keseriusan Anies dalam membangun Jakarta dan merealisasikan janji-janji politiknya.
“Yang dilakukan Anies hanya mengubah nama-nama jalan dan mengganti istilah, tanpa ada hal-hal yang lebih substantif,” tandas Riandi.
Kemudian, sambungnya, Anies mengganti puluhan nama jalan di ibukota dengan nama-nama tokoh Betawi. Sementara itu tidak banyak pembangunan infrastruktur yang menonjol yang dilakukan Anies.
Banyak dari proyek-proyek infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya dibangun oleh pemerintah pusat atau kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan pusat.
“Yang ditonjolkan Anies adalah pembangunan kembali kampung-kampung yang sebelumnya digusur pada masa Ahok, seperti korban gusuran di Bukit Duri. Faktanya warga tetap direlokasi ke rumah susun, seperti yang pernah dilakukan Ahok," tandasnya.
Anies mengganti sejumlah istilah seperti rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta hajatan, hingga mengembalikan nama Batavia di kawasan Kota Tua. “Kontroversi membuat Anies sering diperbincangkan, tetapi dengan sentimen yang negatif,” jelas Riandi.
Pembangunan fisik yang digaungkan oleh Anies lebih berupa proyek mercusuar yaitu sirkuit balap Formula E dan stadion internasional Jakarta (JIS).
Tanpa prestasi yang bisa menuai kepuasan publik, Anies berencana maju ke pentas politik nasional. “Anies memainkan politik oposisional untuk menjadi magnet bagi berbagai kekuatan politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi periode kedua,” pungkanya.
Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 11-15 September 2022 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling. Margin of error survei ±4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved