Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan tidak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, NKRI sudah menjadi kesepakatan bersama.
"Kalau kita ingin mengganti NKRI dengan apapun namanya, walaupun Islami bentuknya, itu tidak bisa, tidak boleh karena kita punya kesepakatan dan karena itu kita melakukan mukhalafatu mitsaq, menyalahi kesepakatan, kita wajib menjaga kesepakatan ini dalam kerangka NKRI," kata Wapres Ma'ruf saat meresmikan Masjid Raya Baiturrahman dan Gedung MUI Jawa Tengah Sahal Mahfudh di Semarang, Jateng, Jumat (24/9).
Wapres menegaskan tidak ada dasar negara yang menghalangi aktivitas muslim di Indonesia. Bahkan ia memastikan negara selalu memfasilitasi setiap umat muslim dalam berbegai hal.
"Membangun masjid kan difasilitasi untuk ibadah, untuk nikah difasilitasi sampai ke kecamatan ke kantor urusan agama, untuk muamalah sekarang sedang dibangun ekonomi syariah ada undang-undangnya," tuturnya.
Baca juga: Ulama NU dan Muhammadiyah Tegak Mempertahankan NKRI
Terkait sektor ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah membentuk komite nasional yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ma'ruf selaku ketua harian menyebut setiap daerah juga membentuk Komite Daerah Keuangan Syariah.
"Jadi semuanya di negeri ini tidak ada masalah. Jadi muslim kaffah (Islam yang mengatur seluruh kegiatan dunia) dengan tetap menjaga kesepakatan dan kerangka NKRI menjadi sesuatu keharusan," terangnya.(OL-5)
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Siti Zuhro mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilu yang paling berbahaya dan berpotensi mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi Mantab Brata 2024 menjadi kegiatan antisipasi Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2024.
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Limat narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menyampaikan ikrar setia NKRI
Dalam program Blusukan Online Warung NKRI Digital akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus keterampilan di beberapa bidang usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved