Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH organisasi masyarakat dan organisasi buruh menggelar aksi unjuk rasa terkait penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Istana Negara pada Jumat (23/9) ini.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan ada perwakilan pemerintah yang menemui peserta aksi protes untuk berdialog.
"Tentunya, ada petugas atau staf yang menangani. Bisa di jajaran kepala staf kepresidenan, di bawah Pak Moeldoko (Kepala KSP) dan bisa yang lainnya. Perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa menjadi perhatian kita semua," ujar Heru.
Baca juga: Pertalite Disebut Lebih Boros Usai Naik Harga? Hoax, Ini Faktanya
Demonstrasi dikatakannya merupakan hal yang wajar. Serta, menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Itu dengan catatan, aksi protes berjalan kondusif dan mempunyai izin dari yang berwenang.
"Itu salah satu upaya menyuarakan demokrasi. Wajar saja," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo sedang tidak berada di Istana Negara, Jakarta. Adapun Kepala Negara sedang berkantor di Istana Bogor. Pihaknya menampik bahwa Presiden berkunjung ke Istana Bogor untuk menghindari unjuk rasa.
Baca juga: Hakim Agung Terkena OTT KPK, DPR Mengaku Tidak Kaget
"Kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu. Senin sampai Kamis beliau di Jakarta. Lalu pada Jumat (23/9) ini, biasanya akhir pekan, jadwal cukup padat di Bogor," pungkas Hery.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan tidak ada arahan khusus dari Kepala Negara terkait aksi protes terhadap penaikan harga BBM. Namun, Sekretariat Presiden disebutnya mempunyai tugas rutin, seperti pengamaman.(OL-11)
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.
Salah satu faktor utama harga pangan yang masih tetap tinggi sampai saat ini adalah karena faktor penurunan produksi pangan.
MENTERI Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan harga cabai di beberapa provinsi di Indonesia mengalami kenaikan jelang Idul Adha.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan saat ini sudah banyak pedagang menjual Minyakita diatas harga eceran tertinggi (HET).
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved