Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden (capres). Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap jauh di atas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, dalam simulasi tersebut elektabilitas Ganjar berada di angka 37,5 persen. Sementara di bawahnya Prabowo Subianto mendapat 30,5 persen dan terakhir Anies Baswedan 25,2 persen.
"Sampai dengan periode survei dilakukan, Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi publik sebagai calon presiden," kata Yunarto dalam rilis survei, Kamis (22/9/2022).
Selain simulasi 3 nama, nama Ganjar juga berada di urutan teratas dalam simulasi 10 nama. Elektabilitas Ganjar terpaut jauh di angka 31,3 persen, disusul Prabowo dengan perolehan 24,4 persen dan Anies 20,6 persen.
"Sementara pada simulasi 27 nama, Ganjar Pranowo juga teratas dengan 28,5 persen dan Prabowo 23,4 persen, disusul Anies di belakangnya dengan 19,6 persen, lalu tokoh-tokoh lainnya," kata Yunarto.
Yunarto menjelaskan, tingginya elektabilitas Ganjar tak lepas dari banyaknya dukungan masyarakat terhadap Gubernur Jateng itu di 4 zona wilayah berbeda se-Indonesia.
"Dari responden Jateng dan DIY sebanyak 67 persennya mendukung Ganjar menjadi presiden apabila pemilihan dilakukan hari ini. Kemudian di Jawa Timur 25,8 persen, lalu di Bali, NTB, dan NTT 53,3 persen, dan juga di Maluku serta Papua dengan 30 persen dukungan," imbuhnya.
Dalam hasil survei ini, Yunarto menyatakan bahwa pengetahuan publik terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terbilang tinggi. Berdasarkan survei, sebanyak 75 persen dari total responden mengetahui perhelatan demokrasi tersebut.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan secara tatap muka pada 6 - 13 September 2022. Para responden merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu, yakni WNI berusia minimal 17 tahun.
Responden dipilih melalui metode Multistage Random Sampling sebanyak total 1220 responden. Margin of erorr survei ini sebesar 2,82 persen dengan quality control dari 20 persen responden. (OL-13)
Baca Juga: Charta Politika: Ganjar Bisa Dongkrak Elektoral PDIP di Pemilu 2024
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie gencar turun ke akar rumput.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved