Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKSI massa dari Pemuda Muslim Metropolitan (PMP) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka menuntut Mantan Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk diberi hukuman atas ucapannya yang diduga menghina kiai.
“Aksi hari ini merupakan keresahan kami sebagai santri atas pernyataan Suharso beberap waktu lalu. Suharso menyebut jika sowan kepada kiai harus memberi amplop yang merupakan praktik awal korupsi,” ujar Koordinator Aksi, Andi di depan Gedung DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Andi menyebut, diturunkannya Suharso dari jabatan Ketua Umum masih belum cukup atas perbuatannya. Maka, massa aksi pada hari ini membawa dua tuntutan yaitu meminta Polri menindaklanjuti laporan dugaan penghinaan kiai dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memecat Suharso dari jabatan menteri.
“Untuk pergantian menteri harus secepatnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau tidak, bisa menodai kementerian dan kabinet Indonesia Maju,” ungkapnya.
“Sudah ada banyak juga laporan ke Kepolisian terkait ucapan Suharso yang menghina kiai. Kami minta Polri agar secepatnya menindaklanjuti laporan tersebut,” tambahnya.
Sebagai informasi, aksi serupa juga telah beberapa kali dilakukan oleh beberapa massa aksi. Sebelumnya, Suharso dilaporkan oleh kelompok santri ke Bareskrim Polri dan beberapa Polda atas dugaan pelanggaran pasal 156 A KUHP terkait ujaran kebencian dan penghinaan suatu agama atau golongan di muka umum. (OL-13)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Polri menyiapkan 1.598 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Sebanyak 1.477 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Aksi digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan Komisi Penyiaran Indonesia ke DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved