Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAYORITAS kader Partai Demokrat DKI Jakarta mendukung Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk menggandeng Gubernur Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Duet maut itu disebut-sebut juga menjadi aspirasi sejumlah masyarakat Ibu Kota.
"Itu kan aspirasi dari kader tapi keputusanya ada di majelis tinggi," ujar Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono kepada wartawan, Selasa (20/9).
Kendati demikian, Mujiono menjelaskan penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan dari koalisi. Saat ini, partai berlambang mercy itu belum memutuskan untuk membentuk koalisi.
Baca juga: Blunder AHY Tak Pakai Data Kala Sindir Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi
Namun, Partai Demokrat intens melakukan komunikasi politik dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nantinya, keputusan dari masing-masing ketua umum (ketum) akan menuntukan siapa sosok capres dan cawapres yang bakal diusung.
"Kalo AHY sama Anies tergantung koalisi dulu mau gimana. Sama-sama saling menghormati kesetaraan dan seterusnya. Jadi platformnya sama," bebernya.
Sebelumnya, Anies menegaskan proses demokrasi yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan ditentukan oleh individu. Melainkan oleh partai politik (parpol) melalui koalisinya.
"Jadi biarkan partai politik berproses, biarkan partai politik melakukan pembentukan koalisi," ujar Anies usai menghadiri diskusi bertajuk situasi politik menjelang Pemilu/Pilpres 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).
Lebih lanjut, Anies sendiri, mengklaim belum menentukan sikapnya. Sebab, ia masih memiliki tanggung jawab sebagai gubernur hingga 16 Oktober 2022.
"Sesudah itu nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah lain," terangnya. (OL-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved