Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENDEKATI momen pilpres 2024, banyak bermunculan tokoh non parpol yang diprediksi akan maju. Meski demikian parpol diminta tetap mengajukan kadernya sendiri demi terwujudmya demokrasi yang sehat.
Hal ini dikatakan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Luthfi Hasanal Bolqiah. Dia menilai parpol merupakan institusi penampung aspirasi masyarakat.
"Parpol harus mendorong maju sendiri kadernya. Parpol jangan sampai menjadi sebatas penjual tiket semata bagi figur non parpol. Ini dapat menggerus iklim demokrasi kita," jelasnya, Selasa (20/9).
Dia menyatakan godaan terbesar parpol saat ini adalah pragmatisme. Ketika berpikir kepentingan sesaat tentu parpol akan mengusung calon yang populer meski bukan kader sendiri. Hal ini tentu preseden buruk bagi demokrasi.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Airlangga Hartarto Paling Kecil dalam Bursa Capres
Luthfi melanjutkan, parpol yang pragmatis akhirnya berharap cottle effect dari tokoh non-parpol yang populer.
Dengan populernya suatu figur, menurut Luthfi, maka parpol tersebut akan terdampak positif dengan ikut populer dan akhirnya dipilih masyarakat.
"Hal ini jelas menguntungkan parpol, namun berefek negatif bagi parpol selaku institusi demokrasi," katanya.
Di sisi lain, Luthfi banyak melihat sisi negatif parpol yang tak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.
Di tingkat lokal banyak akhirnya figur non parpol saat menang menjadi bupati atau walikota akhirnya membawa timnya sendiri. Ini membuat peran parpol jadi melemah selaku institusi politik di negara demokrasi.
"Parpol menjadi terkalahkan perannya oleh tim politik yang dibentuk tokoh non-parpol," ujarnya
Luthfi pun menyarankan ke depan parpol mengusung kadernya sendiri. Di sisi lain, tantangan lain yang tak boleh dilupa adalah pembenahan internal parpol sendiri.
"Parpol mesti memperbaiki rekrutmen kader agar dapat muncul figur terbaik yang dapat diajukan ke publik," tegasnya. (RO/OL-09)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved