Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima nama-nama kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta yang direkomendasikan DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Belum sampai ke saya. Mungkin baru sampai ke Mendagri," ujar Jokowi selepas meresmikan Tol Cibitung-Cilincing di Jawa Barat, Selasa (20/9).
Karena belum menerima nama-nama hasil rekomendasi, kepala negara mengaku belum memiliki gambaran siapa nantinya yang akan menggantikan tugas Anies Baswedan memimpin Jakarta hingga 2024.
Ia hanya memastikan bahwa pemilihan pj Gubernur DKI Jakarta akan melalui banyak pertimbangan.
"Saya kira kriterianya banyak sekali. Nanti saja kalau sudah ada nama, nanti kita putuskan," tandas Jokowi.
Baca juga: Bawaslu Nilai Perlu Penyamaan Persepsi Pasal Pidana Pemilu 2024
Sebelumnya Kemendagri menyebut tidak menutup kemungkinan hanya ada tiga nama calon pj Gubernur DKI Jakarta yang akan diberikan ke Presiden Joko Widodo. Nama itu merupakan usulan dari DPRD DKI Jakarta.
"Kalau tidaak ada yang lain ya tiga itu saja diproses lebih lanjut tinggal diverifikasi," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, Jumat (16/9).
Sejatinya, rekomendasi nama Pj Gubernur DKI yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi berjumlah enam orang. Sebanyak tiga orang usulan DPRD dan tiga orang lainnya usulan Kemendagri.
Benny menerangkan sejauh ini dari institusinya belum memiliki rekomendasi nama pengganti Anies Baswedan. Terlebih usulan tiga nama dari DPRD telah mencangkup suara dari semua kalangan.
Adapun ketiga calon itu ialah Kepala Sekretriat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar. (P-5)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved