Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul dan mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga menyebut ada lima poin yang harus dilakukan Anies Baswedan guna memperlancar niatnya mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024 nanti.
"Pertama, memastikan dirinya bersih dari praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal itu diperlukan agar pencalonannya nanti tidak menghadapi kendala," kata Jamiluddin saat dihubungi pada Sabtu (17/9).
Hal ini perlu dilakukan Anies, karena menurut Jamiludiin, bersih dari KKN diperlukan karena hal itu menjadi amanah reformasi yang sampai saat ini belum banyak terwujud.
"Bahkan masalah korupsi terkesan semakin menyebar ke aemua arah. Kalau dulu KKN lebih kental terlihat di pusat, sekarangbterkesan sudah merata ke semua daerah," beber Jamiluddin.
Poin kedua, dijelaskan Jamiluddin, penting bagi Anies untuk lebih mendekatkan diri kepada para petinggi partai. Langkah ini perlu diambil sebab perlu tercapainya penyesuaian persepsi.
"Dua, Anies Baswedan seyogyanya melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada petinggi partai, khususnya petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal itu diperlukan agar tercapai persepsi yang sama bagi petinggi partai mengenai kelayakannya menjadi capres," ungkap Jamiluddin.
Selanjutnya poin ketiga, tidak hanya mendekatkan diri kepada para petinggi partai saja, Jamiluddin juga mengatakan bahwa Anies perlu mendekatkan diri kepada politikus senior, sepertu Jusuf Kalla.
Baca juga: Partai Mana yang Akan Mendeklarasikan Anies Sebagai Capres?
"Melalui Jusuf Kalla, diharapkan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS lebih mudah diwujudkan. Hal ini tentunya akan memuluskannya maju sebagai capres yang diusung tiga partai tersebut," beber Jamiluddin.
Poin ke empat, harus menguatkan simpul-simpul dukungan dari pari relawan yang selama ini mengawalnya. Supaya, dukungan itu tidak hanya dari popularitas dan elektabilitas yang diperolehnya selama ini.
"Potensi itu juga akan terlihat dari relawan yang sudah mendukungnya. Variasi dan jumlah relawan di berbagai daerah akan mengindikasikan besar kecilnya mesin politik yang dimiliki Anies untuk memenangkan pencapresannya," sebut Jamiluddin.
Poin terakhir, tidak luput Jamiluddin juga menyinggung mengenai sumber finansial yang akan menjadi bekal Anies mencalonkan diri.
"Hal itu diperlukan mengingat cost politik untuk pencapresan sangat tinggi. Kalau capres tidak ditopang finansial yang cukup, tentu akan menjadi kendala dalam proses pencapresannya," terang Jamiluddin.
"Lima faktor tersebut harus dilakukan Anies untuk menyakinkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun dari dari lima hal itu, tampaknya masalah dukungan finansial akan menjadi masalah. Sebab, kekayaan Anies tentu tidak cukup untuk mendanai pencapresannya. Jusuf Kallah tampaknya akan berperan dalam mengatasi persoalan finansial tersebut," tutupnya. (OL-4)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved