Pemerintah Didorong Perkuat Regulasi Pengawasan LSM Asing

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mendorong pemerintah bersikap tegas terhadap LSM asing yang beroperasi ilegal di Indonesia. Termasuk LSM yang mengusung propaganda negatif yang mengganggu stabilitas perekonomian dan politik Tanah Air.

"Ada saja LSM asing yang malah melakukan kegaduhan di Indonesia. Entah dengan mengkonfrontasi warga hingga pemerintahan. Nekatnya 'aksi' penyelewengan ini membuat masyarakat dan instansi menyebut mereka memiliki maksud yang terselimut. Mulai dari Greenpeace Indonesia, TAF, ACF, ACTED hingga Mighty Earth adalah beberapa contoh LSM asing di Indonesia yang melakukan kegiatan ilegal," ujar Firman lewat keterangannya, Sabtu (17/9)

Masyarakat, sambung Firman, menilai kalau regulasi pemerintah Indonesia dalam menangani LSM asing ilegal cukup lemah. Dikabarkan tak mampu membasmi banyak isu buruk tentang pengelolaan industri  hutan (sektor sawit) dan pemekaran DOB di Papua terganggu asing.

"Apabila Greenpeace terus melakukan propaganda negatif, bisa jadi nantinya hasil industri malah dimanfaatkan oleh bangsa lain," tandasnya.

Itulah sebabnya Firman meminta BIN dan Polri untuk melakukan pengawasan serta penyelidikan  terhadap kegiatan LSM asing yang ilegal. "Nanti, kalau ada kegiatan LSM yang dirasa membahayakan kestabilan politik nasional, pihak berwajib akan segera mengambil langkah hukum untuk mengatasi masalah tersebut," tambahnya.

Sementara, pengamat intelijen Stanislaus Riyanto mensinyalir keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik.

"Telah banyak ditemukan bukti bahwa TAF campur  tangan isu DOB yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua," ujar Stanislaus

Ketua Dewan Penasehat Apindo Sofjan Wanandi mendorong pemerintah meningkatkan ketegasan dan independensi untuk menetapkan peraturan. "Jangan sampai Pemerintah terpancing dan masuk dalam permainan atau jebakan LSM asing ilegal," tegas Sofjan.

Selain itu, sambungnya, ada baiknya pemerintah mulai meneliti aktivitas LSM asing demi memastikan bagaimana kedisiplinan lembaga tersebut dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

"Regulasi LSM asing di Indonesia perlu diperkuat, agar permasalahan LSM asing ilegal yang beroperasi di 
Indonesia ini dapat segera diatasi oleh pemerintah secepatnya," pungkasnya. (OL-8)