Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur Sugondo turut merespons disahkannya Mardiono sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Sugondo, PW GMPI Jawa Timur tidak ikut campur atas dinamika yang terjadi di DPP PPP yang membuat Suharso Monoarfa di depak dari posisi Ketua Umum DPP PPP.
Ia menambahkan, PW GMPI Jatim lebih fokus untuk membantu partai berlambang Ka'bah meraih suara terbanyak di Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Terpilihnya Mardiono Sebagai Plt Ketum PPP Sama dengan Suharso di Tahun 2019
"GMPI Jawa Timur lebih fokus pada kerja elektoral karena tugas gmpi adalah ikut andil dengan kerja nyata untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan," kata Sugondo kepada media, Minggu (11/9).
Dengan demikian, lanjut Sugondo siapapun yang menjadi ketua umum maka PPP akan tetap diperjuangkan di Jawa timur.
"Perihal ada dinamika di DPP partai maka itu tugas DPP untuk menyelesaikannya," jelas dia.
Baca juga : Sejumlah DPW PPP Mulai Intruksikan DPC Ikuti Keputusan Mukernas
Ia juga mengajak seluruh badan otonom partai bekerja menambah suara PPP, ketimbang melempar opini liar ke publik yang justru merugikan partai PPP.
"Lebih baik para kader intelektual GMPI Jatim menggaungkan suara untuk menambah voters PPP, kerja sosialisasi, konsolidasi, gandeng semua elemen masyarakat pada umumnya dan generasi milleneal pada khususnya supaya bergabung dengan GMPI yang insyaallah secara otomatis akan berproses menjadi bagian dari PPP," pungkasnya.
Sebagai informasi, Menkumham Yasonna H Laoly mengesahkan surat keputusan (SK) Kepengurusan PPP Ketua Umum Mardiono lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.
Baca juga : Pengamat: Suharso Dinilai Loyal dan Berperan Selamatkan PPP
"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat," demikian SK yang diteken Yasonna di Jakarta, Jumat (9/9).
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono berselawat bersama puluhan ribu kader dan masyarakat saat peringatan Harlah ke 50 partainya di Garut.
Muhamad Mardiono menyebut ponpes tersebut didirikan sejak tahun 1960-an oleh anggota Fraksi PPP di DPR RI.
SETAHUN menuju pemungutan suara, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku siap menghadapi Pemilihan Umum 2024.
MENGHADAPI Pemilu 2024, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, bersilaturahmi dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, di Makassar, Sulsel.
MEMASUKI usia emas ke-50, PPP mendapat banyak doa. Salah satunya dari Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan KH Zainal Musthafa Sukamanah, Kabupaten Tasikmalaya, KH Atam Rustam.
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono mendapat arahan dari Pimpinan Ponpes Sukahideng, Tasikmalaya untuk terus mendekatkan diri kepada para kiai dan masyarakat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved