Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Suharso Imbau Senior PPP Berpolitik yang Benar 

Media Indonesia
07/9/2022 17:15
 Suharso Imbau Senior PPP Berpolitik yang Benar 
Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa (kiri), Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, Rabu (10/8).(MI/M Irfan)

SUHARSO Monoarfa menegaskan selalu bekerja keras dalam menyatukan semua unsur partai, mengikuti semua ketentuan, dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar. 

"Jangan kita melakukan cara-cara yang tidak benar, apalagi jika mengaku sebagai senior. Sebab sebagai senior, tentu harus memberikan contoh yang baik," kata Suharso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9).

Ia memberikan keterangan usai dikabarkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP). Keputusan itu disampaikan Majelis Tinggi DPP PPP. Suharso juga menegaskan agar semua pihak mengikuti aturan, menciptakan iklim yang damai dan sejuk, mematuhi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Boleh saja semua pihak mengklaim sebagai Plt atau pun ketum, namun harus mematuhi AD/ART partai," sambungnya.

Ia mengatakan terbuka dalam menerima masukan dan kritik yang membangun untuk sama-sama membesarkan PPP. Terlebih dalam menatap pesta demokrasi di 2024. "Saya masih sah sebagai ketum dan tetap mengikuti semua ketentuan AD/ART partai. Saya terbuka untuk pihak pihak yang mengakui atau tidak mengikuti aturan, mari kita membuka ruang dialog atau tabayun dalam menyikapi dinamika parpol yang terjadi," tambahnya.

Sebagai informasi, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu (4/9) memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Syaifullah Tamliha menganggap pemberhentian Suharso Monoarfa sangat tidak sah. Mukernas tidak tepat untuk memberhentikan Suharso sebagai ketua umum PPP. Oleh karena itu, dia menganggap Suharso masih menjadi ketua umum yang sah.

"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART. Tidak ada yang bisa mencopot ketum PPP. Sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujar Tamliha. (RO/O-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eko Suprihatno
Berita Lainnya