Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SUHARSO Monoarfa menegaskan selalu bekerja keras dalam menyatukan semua unsur partai, mengikuti semua ketentuan, dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar.
"Jangan kita melakukan cara-cara yang tidak benar, apalagi jika mengaku sebagai senior. Sebab sebagai senior, tentu harus memberikan contoh yang baik," kata Suharso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9).
Ia memberikan keterangan usai dikabarkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP). Keputusan itu disampaikan Majelis Tinggi DPP PPP. Suharso juga menegaskan agar semua pihak mengikuti aturan, menciptakan iklim yang damai dan sejuk, mematuhi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Boleh saja semua pihak mengklaim sebagai Plt atau pun ketum, namun harus mematuhi AD/ART partai," sambungnya.
Ia mengatakan terbuka dalam menerima masukan dan kritik yang membangun untuk sama-sama membesarkan PPP. Terlebih dalam menatap pesta demokrasi di 2024. "Saya masih sah sebagai ketum dan tetap mengikuti semua ketentuan AD/ART partai. Saya terbuka untuk pihak pihak yang mengakui atau tidak mengikuti aturan, mari kita membuka ruang dialog atau tabayun dalam menyikapi dinamika parpol yang terjadi," tambahnya.
Sebagai informasi, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu (4/9) memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Syaifullah Tamliha menganggap pemberhentian Suharso Monoarfa sangat tidak sah. Mukernas tidak tepat untuk memberhentikan Suharso sebagai ketua umum PPP. Oleh karena itu, dia menganggap Suharso masih menjadi ketua umum yang sah.
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART. Tidak ada yang bisa mencopot ketum PPP. Sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujar Tamliha. (RO/O-2)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved