Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan hal biasa yang pernah terjadi di setiap rezim yang berkuasa. Kenaikan harga BBM sering terjadi di era pemerintahan untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara.
"Ini bukan hal baru. Ini hal yang sudah biasa dilakukan sebagai bagian dari menjaga keseimbangan perekonomian negara. Ini dilakukan di semua rezim, bukan hanya di rezim Jokowi," kata Teddy dalam keterangan resmi, Rabu (7/9).
Teddy menyatakan, terkait demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM juga pernah dialami oleh semua rezim. Bukan saja di rezim Jokowi.
Baca juga: Soal Harga BBM Indonesia dan Malaysia, Pengamat : Ada Perbedaan Komponen Pembentuk Harga
Sayangnya, menurut dia, para pihak tertentu kerap membuat framing dengan membawa-bawa penderitaan rakyat.
"Terkait demo penolakan kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi) bukan lagi hal baru, sudah menjadi kegiatan rutin di rezim Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi. Isinya sama semua, klaim atas nama rakyat, membuat framing rakyat terpuruk jika harga BBM naik," paparnya
Faktanya, kata Teddy, BBM naik dan tidak naik, kehidupan rakyat tetap berjalan. Mereka mengalami kenaikan harga BBM dari setiap rezim, tapi kehidupan mereka makin lebih baik.
"Dari yang tidak punya kendaraan sekarang punya, renovasi rumah, peningkatan gaya hidup dan banyak lagi perubahan yang lebih baik," ucapnya.
Kehidupan rakyat berjalan dengan keseimbangan walaupun berkali-kali naik harga BBM. Menurut dia, harga BBM tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat.
"Artinya, harga BBM bukan ukuran kesejahteraan. Venezuela adalah negara dengan harga BBM terendah, apakah rakyatnya sejahtera? Tidak, malah terjadi krisis ekonomi yang sangat dahsyat," pungkasnya. (RO/OL-1)
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas.
Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.
enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak seragam dinilai berpotensi membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah.
Sementara untuk BBM subsidi, lanjut dia, harganya tidak akan dinaikkan sampai harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$100.
Harga BBM dan LPG non-subsidi naik tajam April 2026. Pengamat khawatir terjadi peralihan ke subsidi. Ini solusi agar distribusi tetap tepat sasaran.
KADER Partai Golkar, Adrianus Agal, melaporkan oknum pengacara yang diduga menyebarkan berita hoaks terkait putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham RI soal pengesahan AD/ART Golkar.
Pelaporan terhadap Ketum Partai Garuda itu sempat ditangani Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
Putusan soal usia calon kepala daerah menjadi urusan Partai Garuda dan MA.
PARTAI Garuda menggegerkan dunia perpolitikan Tanah Air karena permohonan hak uji materiel terkait syarat usia minimal calon kepala daerah yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung.
Gugatan tidak memenuhi syarat formil permohonan karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.
Ada potensi partai yang suaranya jauh dari ambang batas parlemen akhirnya menjual suara tersebut dengan cara memanipulasinya menjadi fakta hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved