Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan hal biasa yang pernah terjadi di setiap rezim yang berkuasa. Kenaikan harga BBM sering terjadi di era pemerintahan untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara.
"Ini bukan hal baru. Ini hal yang sudah biasa dilakukan sebagai bagian dari menjaga keseimbangan perekonomian negara. Ini dilakukan di semua rezim, bukan hanya di rezim Jokowi," kata Teddy dalam keterangan resmi, Rabu (7/9).
Teddy menyatakan, terkait demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM juga pernah dialami oleh semua rezim. Bukan saja di rezim Jokowi.
Baca juga: Soal Harga BBM Indonesia dan Malaysia, Pengamat : Ada Perbedaan Komponen Pembentuk Harga
Sayangnya, menurut dia, para pihak tertentu kerap membuat framing dengan membawa-bawa penderitaan rakyat.
"Terkait demo penolakan kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi) bukan lagi hal baru, sudah menjadi kegiatan rutin di rezim Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi. Isinya sama semua, klaim atas nama rakyat, membuat framing rakyat terpuruk jika harga BBM naik," paparnya
Faktanya, kata Teddy, BBM naik dan tidak naik, kehidupan rakyat tetap berjalan. Mereka mengalami kenaikan harga BBM dari setiap rezim, tapi kehidupan mereka makin lebih baik.
"Dari yang tidak punya kendaraan sekarang punya, renovasi rumah, peningkatan gaya hidup dan banyak lagi perubahan yang lebih baik," ucapnya.
Kehidupan rakyat berjalan dengan keseimbangan walaupun berkali-kali naik harga BBM. Menurut dia, harga BBM tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat.
"Artinya, harga BBM bukan ukuran kesejahteraan. Venezuela adalah negara dengan harga BBM terendah, apakah rakyatnya sejahtera? Tidak, malah terjadi krisis ekonomi yang sangat dahsyat," pungkasnya. (RO/OL-1)
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terdiri dari pertamax turbo, pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu pertamina dex dan dexlite.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Pemerintah memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik bulan depan seiring pelamahan rupiah
Putusan soal usia calon kepala daerah menjadi urusan Partai Garuda dan MA.
PARTAI Garuda menggegerkan dunia perpolitikan Tanah Air karena permohonan hak uji materiel terkait syarat usia minimal calon kepala daerah yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung.
Gugatan tidak memenuhi syarat formil permohonan karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.
Ada potensi partai yang suaranya jauh dari ambang batas parlemen akhirnya menjual suara tersebut dengan cara memanipulasinya menjadi fakta hukum.
"Beliau sebagai Presiden tidak bisa diatur sesuai keinginan baik Partai Politik, relawan dan lainnya. Beliau bukan petugas Partai tapi Presiden Republik Indonesia," tegas Teddy.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved