Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala negara hingga tiga periode.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pihak-pihak yang sampai sekarang menyuarakan gagasan tersebut adalah kelompok yang bebal, yang berusaha menjerumuskan Presiden Jokowi.
"Siapapun yang mendorong isu itu sesungguhnya sedang berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan presiden. Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan presiden jokowi. Seolah memberi madu padahal racun," jelas Jaleswari kepada wartawan, Senin (5/9).
Kendati secara tegas menolak, ia mengaku kepala negara tidak bisa menolak atau membungkam wacana tersebut. Pasalnya, itu adalah bagian dari demokrasi.
Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Perdana Presiden Filipina
"Jika ditertibkan, pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, berpendapat boleh asal jangan anarkis. Negara menjamin itu," tuturnya.
Ia pun hanya bisa mengimbau kepada kelompok-kelompok yang masih gencar menyuarakan perpanjangan masa jabatan untuk menyudahi gerakan tersebut.
"Gerakan-gerakan itu seharusnya menggenggam prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi, hentikan gerakan itu," tandasnya.(OL-4)
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Dari data yang dikumpulkan dari perbincangan dunia maya, 80 hingga 90% netizen menolak wacana presiden tiga periode
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
KSP mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara komprehensif
Itu adalah persoalan hukum sehingga tidak bisa diintervensi Istana.
Pemerintah daerah diminta turun mengawasi langsung pelaksanaan PPDB yang dinilai banyak terjadi kecurangan.
Sulit dan di luar logika dan nalar bahwa peninjaun kembaloi (PK) Moeldoko itu akan dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA).
KEPALA Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved